Friday, March 31, 2017

Tinjauan Ilmiah Dampak Ketagihan Seks Pada Otak


DUNIA HAWA - Baru-baru ini, Stop Procrastinating, suatu situs penelitian dan produktivitas, mengungkapkan bahwa 76 persen kaum pria mengatakan ingin menghentikan ketagihan porno setelah mengetahui dampak ketagihan pada hubungan dan kesehatan.

Ketagihan pornografi adalah salah satu jenis ketagihan seks. Penulis Rebecca Paredes menanyai Dr. Robert Navarra, seorang Master Addiction Counselor sekaligus ahli terapi dengan sertifikasi Gottman.

Pakar yang berkedudukan di San Carlos, California, itu mengatakan kepada Bustle, "Hubungan seksual yang sehat bisa mungkin dengan komunikasi yang baik dan rasa positif di antara pasangan."

Navarra menjelaskan bahwa menyaksikan pornografi dapat mengubah kadar alamiah dopamin kita. Dopamin adalah suatu neurotransmitter yang berurusan dengan kenikmatan. Katanya, "Dalam hal ketagihan pornografi, sistem ganjaran kita terlalu terangsang dan dopamin membanjiri otak dengan kadar dopamin yang lebih tinggi daripada yang disanggupi otak."

Ketagihan terjadi dalam 2 tahap:


Tahap 1 adalah ketika jalur ganjaran pada otak dibanjiri oleh tingginya kadar dopamin. Seiring berjalannya waktu, melimpahnya dopamin ini menaikkan ambang yang diperlukan untuk merasakan nikmat.

Tahap 2 adalah ketika lobus depan pada otak, bagian otak yang terlibat dalam pembuatan keputusan, penilaian, dan kendali impuls, mengalami perubahan struktur dan fungsi.

Dampaknya adalah pembuatan keputusan yang kacau, misalnya menjelajahi situs pornografi di tempat kerja atau semakin mencari sajian porno yang semakin genit supaya mendatangkan semburan dopamin.

"Dasar ilmunya jelas sekali. Sejumlah penelitian terkini dapat mengungkapkan bahwa perubahan-perubahan yang teramati dalam otak seorang penagih seks cocok dengan perubahan dalam otak orang yang menderita penyimpangan penggunaan alkohol dan narkoba," kata Navarra.

Untunglah, ada kabar baik. Ketika penagih seks menghentikan perilaku ketagihannya, otak menyusun ulang dirinya seiring dengan berjalannya waktu.

"Jalur-jalur neural baru mulai terbentuk dan hubungan seksual yang sehat menjadi mungkin dengan komunikasi yang baik dan rasa positif di antara pasangan."

Ia melanjutkan, "Seks yang intim sekarang dimungkinkan dan menggantikan kehidupan seks khayalan pada kehidupan para penagih seks."

Langkah-langkah Pemulihan


Tujuan utama pemulihan dari ketagihan seks adalah agar mengembangkan pandangan yang lebih sehat tentang seks dan keintiman.

Navarra menyarankan melakukannya bersama-sama dengan ahli terapi yang terlatih dan mengerti ketagihan seks. Jika seseorang khawatir dengan kebiasaan pornonya, Navarra membeberkan sejumlah pertanyaan yang digunakan oleh para ahli terapi untuk mencirikan tanda peringatan adanya ketagihan:

1. Apakah seseorang menyadari ia dikejar-kejar pikiran seksua

2. Apakah seseorang menyembunyikan perilaku seksnya dari orang lain?

3. Pernahkah orang itu mencari bantuan mengatasi perilaku seksual yang tidak disukainya?

4. Apakah orang merasa dikendalikan oleh nafsu syahwat?

5. Ketika melakukan seks, apakah orang itu merasa depresi sesudahnya?

Baik bagi kaum pria maupun wanita, jawaban 'ya' untuk 3 pertanyaan menunjukkan kepekaan kepada ketagihan seksual.

Jika ditanyakan kepada murid sekolah menengah, mungkin akan ditertawakan karena memang begitulah kebiasaan pornografi mereka, walaupun kebiasaan itu menghabiskan waktu mereka juga.

Namun demikian, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin dapat merasuk dalam hati sehingga membuka perbincangan tentang faktor-faktor lain yang mendasari dan menggiring mereka menjadi ketergantungan kepada pornografi.

Porn tetap menjadi industri yang mendatangkan sekitar US$97 miliar setiap tahun, apalagi ditambah dengan kehadiran medium baru semisal virtual reality (VR).

Namun satu hal yang jelas, hal itu tidak selalu buruk. Pornografi sebetulnya dapat menjadi bagian penting dalam hubungan seksual yang sehat.

Yang jelas, kejujuran kepada diri sendiri merupakan suatu langkah menuju perbaikan pribadi. Dan itu adalah hal yang layak diperbincangkan.

@alexander lumbantobing 

Aksi 313: Murni Kepentingan Politik Anis-Sandi


DUNIA HAWA - Sudah lama tak menulis. Kali ini rasanya tak terbendung lagi menuangkan isi budi ini. Tak tertahankan karena begitu banyak peristiwa yang harus kita maknai akhir-akhir ini.

Apalagi semakin mendekati tanggal pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI, tensi politik semakin tinggi. Kedua pasangan semakin gencar meluncurkan taktik dan intrik politiknya masing-masing. Mereka berlomba meyakinkan warga Jakarta untuk memilih mereka. Seluruh kemampuan dan senjata politik dikerahkan. Mulai dari program-program sampai pada blusukan-blusukan untuk mengkomunikasikan programnya kepada warga DKI. Seharusnya seru dan asyik.

Tapi sayang. Hari ini, Jumat, 31 Maret 2017, ada demonstrasi, yang dinamai dengan aksi 313, yang mengajukan tiga tuntutan. Pertama, meminta pemerintah menghentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama. Kedua, meminta Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan massa aksi. Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta karena menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama. 

Mari kita perhatikan ketiga tuntutan ini terlebih dahulu. Tuntutan pertama meminta pemerintah menghentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama. Terhadap tuntutan ini kita harus katakana sedikit mengada-ada, sebab sejauh kita ketahui bersama tidak ada ulama yang dikriminalisasi. Dikriminalisasi di sini harus dimengerti dijadikan seperti seorang kriminal, dihukum sekalipun tidak bersalah. Sejauh ini, siapa ulama yang dilaporkan ke kepolisian tanpa ada dugaan? Lagi pula, siapa pun orangnya, baik warga biasa, pejabat maupun pemuka agama, sama kedudukannya di hadapan hukum. Maka jika ada dugaan tindakan pidana, silakan dihukum.

Tuntutan kedua meminta Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan massa aksi. Terhadap tuntutan kedua ini harus kita tanya, ‘untuk apa?’ Ada dua kemungkinan. Pertama, karena mereka tidak dipanggil presiden ke istana ketika beberapa waktu lalu presiden mengundang ormas-ormas Islam ke Istana. Kedua, ingin mencederai presiden jika tuntutan ketiga tidak dikabulkan, sebab pada aksi 212 mereka tidak berhasil ‘menyandera’ presiden. Kenapa presiden tidak menemui mereka? Karena tidak perlu. Sebab jawaban dari tuntutan mereka sebenarnya sudah mereka dapatkan jauh hari sebelumnya.

Tuntutan ketiga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta karena menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Terhadap tuntutan ketiga ini harus kita katakan, ‘Kok tidak bosan-bosannya yah menuntut sesuatu yang tidak perlu dituntut melalui demo (aksi)?’ Sebenarnya tuntutan ini sudah diajukan sejak Ahok menjadi gubernur DKI, setelah Jokowidodo menjadi presiden, dengan alasan kafir dan aseng.

Lalu kalau hari ini mereka menuntut hal yang sama dengan alasan seorang terdakwa sudah sepatutnya diberhentikan jadi gubernur, apakah sebenarnya sama saja mereka mau menuntut hal yang sama dengan alasan yang lebih masuk akal. Maka sebenarnya tujuan tuntutan ini hanya untuk memberhentikan Ahok dari jabatannya sebagai gubernur. Padahal sejak Ahok aktif kembali sebagai gubernur pasca cuti, Mendagri sudah menjawab tuntutan ini. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi.

Akal busuk dibalik aksi 313


Jika ketiga tuntutan itu sudah terjawab jauh hari sebelumnya, untuk apa aksi 313? Untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu, tamasya, atau …..?

Dua kemungkinan. Pertama, makar dengan menjatuhkan pemerintah yang sah saat ini. Hal ini sangat masuk akal jika dikaitkan dengan tuntutan kedua yang meminta presiden menemui mereka. Bisa saja ketika sudah ditemui, mereka punya alasan untuk melakukan makar. Hal ini dikonfirmasi pula penangkapan korlap aksi dan sekaligus sekjen FUI, Khaththath beserta empat terduga lain dengan dugaan makar.

Apakah yang akan terjadi andai polisi tidak menangkap terduga makar dan presiden menemui mereka? Mungkin saat itu juga Indonesia akan kehilangan pemimpinnya. Tetapi syukurlah itu tidak terjadi dan memang melakukan makar itu tak semudah yang mereka pikirkan. Dan semoga juga mereka tidak ingin melakukan makar.

Kedua, kepentingan pilkada DKI dengan tujuan menghentikan langkah sang petahana melalui pemerintah dan sekaligus menunjukkan bukti bahwa intimidasi di setiap TPS itu bisa saja terjadi pada saat pencoblosan 19 April nanti.

Apalagi di satu kesempatan, Al- Khaththath mengatakan:

“Karena ini (aksi 313-red) dalam rangka konsolidasi umat Islam dalam menghadapi 194 (19 April), umat Islam tetap harus semangat dan memenangkan gubernur muslim Jakarta,”

“Ini bagian dari kelanjutan aksi nanti adalah agar umat Islam tetap semangat bela Allah, bela Rasul, bela Al Quran, bela Islam dan memenangkan gubernur muslim Jakarta,” 

Jadi tak bisa dipungkiri bahwa aksi ini sarat kepentingan politik, bahkan bisa kita katakan aksi ini murni kepentingan politik. Kepentingan politik cagub-cawagub no. 3, sebab hanya pasangan nomor tiga yang cagubnya seorang muslim. Dan ini sangat mengerikan.

Mengerikan, sebab jika hari ini pilkada DKI sudah diwarnai SARA, maka akan sangat mungkin ke depan, di mana pun di Indonesia ini, isu SARA khususnya agama akan menjadi alat politik. Jika mereka menang, dapat dipastikan seluruh pilkada dan pemilu ke depan akan sarat isu SARA khususnya agama.

Mengerikan, karena agama yang mestinya membawa damai dan menjadi sarana Allah untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, akan menjadi alat manusia memuluskan hasratnya meraih kekuasaan pemerintahan. Agama yang sakral itu akan menjadi sekular. sayang yah…..

Mengerikan, karena jika sesuatu yang sakral saja sudah menjadi alat, apalagi kekuasaan akan sangat rentan digunakan demi memuaskan keinginan pribadi. Maka kita jangan berharap lagi ada pemimpin di negeri ini yang bersih dari kepentingan. Jangan lagi berharap pemimpin yang memimpin pemerintahan demi kemajuan daerah, bangsa dan negara. Ngimpi.

Mengerikan, karena Indonesia akan kembali ke masa lalu ketika jargon mayoritas dan minoritas kembali ke takhtahnya. Indonesia, yang notabene terdiri dari pulau-pulau, yang penduduknya terdiri dari mayoritas dan minoritas keagamaan, akan terpecah-belah. Di mana agama mayoritas akan menjadi penguasa. Ah… Mirisnya… Bhineka Tunggal Ika akan lenyap.

Mengerikan, karena demokrasi yang sudah kita perjuangkan sampai berdarah-darah ini akan hancur lebur tak berbekas. Perjuangan para pahlawan demokrasi masa lalu itu akan tinggal nama, bahkan mungkin dianggap penghianat.

Dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dengan jargon tenun kebangsaan dan pemimpin pemersatunya, menganggap ini hanya kebebasan berpendapat-karena mendukung dirinya. Sementara lawan, yang diserang kanan-kiri-muka-belakang, tidak berhak mengungkapkan pendapatnya, yang Anies anggap sebagai pemimpin yang memecah-belah bangsa.

Anies… sebenar-benarnya, jika engkau sadar bahwa Andalah pemecah belah bangsa. Engkau memantik perpecahan dengan membawa agama sebagai alat kampanya. Tolong, jangan bawa Allah berkampanye, demi bangsa Indonesia ke depan!

Dan jika aksi ini tidak ada hubungannya dengan kampanye dan kepentingan politik Anies-Sandi, verifikasi, luruskan dan himbau agar tidak ada lagi politik berbau SARA.

Salam dari rakyat jelata

@mora sifudan


Tito Kembali Menjadi Sosok Jenius Dibalik Mandulnya Aksi 313


DUNIA HAWA - Aksi 313 yang dilaksanakan hari ini tujuannya tetap sama seperti aksi-aksi sebelumnya, meminta Jokowi memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yang menarik dari aksi ini adalah jumlah pesertanya yang jauh berkurang dari peserta aksi 411 dan aksi 212 yang lalu. Aksi 313 ini hanya di ikuti sekitar 100 ribu orang. Walaupun jumlah peserta aksi 313 ini bisa dibilang sedikit, tapi tetap saja bisa menimbulkan bahaya jika tidak diawasi dengan baik.

Untuk itulah, perlu strategi jitu untuk meredam kejadian yang tidak diinginkan dalam aksi ini. Salah satu peracik strategi yang terkenal handal adalah Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) yakni Muhammad Tito Karnavian. Tito telah beberapa kali membuktikan mampu meredam aksi-aksi seperti ini.

Tito yang sudah berpengalaman, tahu pasti bahwa aksi-aksi seperti ini bisa saja berakhir rusuh. Apalagi kalau ditunggangi oknum-oknum yang membawa misi-misi tertentu. Aksi seperti ini biasanya diawali dengan provokasi, peserta aksi terpancing dan terjadilah kerusuhan yang bisa mencoreng muka pemerintahan.

Untuk itu, provokator yang ikut dalam aksi ini menjadi target utama untuk dibidik. Jika sudah menemukan orang yang dimaksud, tinggal di ciduk saja. Tapi menciduk pun harus menunggu waktu yang tepat. Tidak sembarangan ciduk. Karena jika waktunya tidak tepat, akan terjadi huru-hara dan ada yang memanfaatkan situasi tersebut dengan berakting sebagai korban. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangkitkan kemarahan peserta aksi yang lain.

Untungnya kita punya Kapolri yang ahli meracik strategi. Tito (begitu biasa beliau dipanggil) selalu menggunakan jurus “menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus tepung tidak berserak”. Tito izinkan mereka melakukan aksi dengan damai. Tapi dengan catatan, mereka akan diawasi. Jika berbuat rusuh dan menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum, akan ditangkap dan ditindak tegas.

Bukan Tito namanya jika tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Mereka boleh saja berjanji melakukan aksi damai tapi apa yang terjadi dilapangan siapa yang akan tahu. Untuk itu, Tito sudah mempersiapkan semuanya dari awal. Beliau pegang teguh kalimat “lebih baik mencegah daripada mengobati”.

Hal inilah yang terjadi dalam aksi 313 hari ini. Sebelum aksi tersebut berjalan, Tito dan jajarannya telah mengamati dengan teliti setiap persiapan dari aksi ini dan menyelidiki apakah ada yang menunggangi nya atau tidak. Dan ternyata, memang ada yang menggunakan aksi 313 untuk melakukan makar.

Iya, Kamis malam (30/3) Tim khusus Polri menangkap lima orang terkait dugaan makar. Salah satu yang ditangkap adalah Muhammad Al Khaththath, Sekjen Forum Umat Islam (FUI). Ini adalah langkah tegas dari pihak kepolisian dibawah komando Tito untuk melakukan pencegahan dari pada nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Langkah yang dilakukan Tito sangat jenius. Menangkap pimpinannya diwaktu yang sangat tepat. Pasukan mereka boleh tetap melakukan aksi tapi tidak akan ada lagi yang jadi batu api. Kalau sudah begini, mereka tidak ubahnya seperti ayam kehilangan induknya. Atau seperti harimau yang sudah kehilangan taring dan cakarnya.

Apresiasi yang tinggi pantas kita berikan kepada Pak Kapolri. Berkat beliau dan semua jajarannya, sekali lagi upaya makar bisa digagalkan. Menariknya, mereka menghadapi aksi 313 seperti sedang bermain sepak bola. Biar gawang mereka tidak jebol, mereka potong umpan yang disodorkan dari tengah terlebih dahulu. Kalau sudah begini, ujung tombak lawan pasti akan mandul karena tidak mungkin bisa membuahkan gol. Boro-boro mau mencetak gol, pegang bola saja tidak bisa.

Begitulah yang terjadi pada aksi 313 hari ini. Peserta aksi dijadikan sebagai ujung tombak sedangkan lima orang yang ditangkap sebelumnya adalah pemain tengah yang akan mengirimkan provokasi-provokasi kepada peserta aksi. Peserta aksi yang menerima umpan akan membuat kegaduhan-kegaduhan di depan supaya bentrokan dengan pihak keamanan. Kalau sudah begini, mereka akan berakting menjadi korban. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, supaya mereka punya kesempatan membobol pertahanan lawan.

Tapi sayang, strategi ciamik dan licik mereka berhasil dibaca dengan baik oleh Kapolri dan jajarannya. Mereka tangkap dulu lima pemain tengahnya, dengan begitu tidak akan ada lagi yang mengirimkan umpan berupa provokasi-provokasi.

Dan terbukti, strategi jenius ini berhasil membuat mandul peserta aksi 313 hari ini.

@muhammad hatim


Diduga Makar, Pemimpin Aksi 313 Ditangkap Fadli Zon Meradang


DUNIA HAWA - Fadli Zon  bersuara kembali setelah terdengar berita ditangkapnya Jenderal FUI, Muhammad Al Khaththath beserta lima orang lainnya. Penangkapan pemimpin aksi 313 menjelang aksi tersebut akan dilaksanakan tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah ini upaya meredam orang untuk berekspresi dan nyatakan pendapat dan kebebasannya?

Mapolda Metro Jaya menangkap lima orang jelang aksi 313. Satu dari lima yang ditangkap adalah Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad Al Khaththath. Kelima orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar.

“Jadi begini, tadi pagi tim penyidik Polda Metro Jaya telah menangkap lima orang di tempat yang berbeda berkaitan dengan pemufakatan makar dan saat ini sedang diperiksa di Mako Brimob, inisial namanya Za, Ir, Mak, V, N,” kata Kombes Pol Raden Argo Yuwono, di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (31/3).

Menurut Argo, kepolisian sudah memiliki bukti yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap mereka. “Tentunya polisi sudah mengantongi bukti. Kita tunggu saja hasil pemeriksaannya,” tuturnya Argo. Argo mengatakan, penyidik masih mendalami unsur-unsur dugaan makar tersebut. “Kita dalami. Kita lihat nanti unsur unsurnya. Nanti ada yang soal diskriminasi, ada 2 orang di antaranya lima terkena Pasal 16 UU No 40 tahun 2008,” ungkapnya.

Langkah yang cantik sekali dari kepolisian, menangkap terduga pelaku makar dan beberapa orang lainnya sebelum melakukan makar. Aksi 313 memang secara hukum diperbolehkan tapi masyarakat pun sudah menduga bahwa ada indikasi lain pada aksi 313.

Di media sosial beredar ancaman-ancaman yang menjurus ke arah perpecahan dan chaos. Beredar meme-meme provokatif dari orang yang tidak bertanggung jawab yang mengajak untuk revolusi. Bahkan ada yang menyamakan aksi 313 ini sama seperti perang Badar. Tentu ini sebenarnya pernyataan-pernyataan yang tidak perlu dan berlebihan. Pastinya pihak kepolisian tidak akan tinggal diam begitu ada desas-desus upaya makar. Mereka langsung bergerak mengantisipasi upaya penggulingan pemerintahan yang sah.

Sementara Fadli Zon protes atas upaya penangkapan ini. Fadli Zon merasa heran adanya penahanan terhadap aktivis aksi 313. Fadli Zon mengatakan, hal tersebut seperti pengulangan pada aksi 212.

“Nah ini saya mendengar sayup-sayup dan sungguh mengherankan kalo ada penangkapan penangkapan seperti ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/3).

Fadli Zon mengatakan, jika penahanan tersebut benar, maka hal tersebur merupakan bentuk pemberangusan demokrasi. “Alasannya apa? dulu dugaan makar juga gak jelas , bahkan Sri Bintang ditahan lebih empat bulan tanpa ada kejelasan statusnya,” katanya.

Fadli menyayangkan penahanan tersebut. Kata dia, seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi. “Kalau ada penangkapan, bukti buktinya apa, jangan sampai ini adalah upaya untuk meredam orang untuk berekspresi dan nyatakan pendapat dan kebebasannya,” katanya lagi.

Kita masih ingat saat aksi 212 beberapa orang ditangkap karena diduga makar. Sri Bintang Pamungkas  ditangkap dan ditahan beberapa bulan sebelum akhirnya dibebaskan. Sri Bintang mulai ditahan pada 3 Desember 2016 usai ditangkap bersama dengan tersangka dugaan makar lainnya di tempat berbeda.

Fadli Zon mempertanyakan bukti-buktinya terkait penangkapan semalam. Pihak kepolisian mengklaim telah memiliki bukti-bukti tersebut. Saya kira pihak kepolisian tidak bodoh dengan menangkap terduga makar tepat sehari sebelum aksi tanpa bukti-bukti yang kuat.

Lagi pula aksi 313 tetap berjalan dan kabarnya akan diterima oleh pihak Istana. Jadi sebenarnya disini tidak ada upaya meredam kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti yang diungkapkan oleh Fadli Zon. Bahkan perwakilan aksi 313 sudah dijadwalkan diterima kok oleh pihak Istana. Rencananya akan ada 15 orang yang menjadi perwakilan dari aksi 313 ini.

Berpendapat dan berekspresi memang dilindungi oleh undang-undang tapi yang namanya demo atau aksi, sangat mungkin sekali ditunggangi oleh pihak tertentu. Polisi sama sekali tidak membubarkan secara paksa aksi 313 bahkan diarahkan ke Patung Kuda. Pihak perwakilan juga rencananya akan dikawal oleh satuan linmas untuk masuk Istana. Polisi hanya menangkap mereka yang diduga akan berbuat makar. Tentu saja sifatnya antisipatif, tidak mungkin menunggu makar terjadi dulu baru ditangkap, kan lucu jadinya kalau seperti itu.

Tapi saya senang Fadli Zon sudah menyatakan pendapatnya, sebagai orang yang mewakili saya di DPR sana setidaknya ia sudah terlihat bekerja, dan dia bekerja dengan rajin sekali.

@gusti yusuf


Tolak Jumpai Perwakilan Aksi 313, Jokowi Pilih Bertemu Ketua MUI


DUNIA HAWA - Sudah beberapa kali aksi yang memaksa kegiatan ekonomi di Jakarta terhambat dilakukan hanya karena satu orang bernama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Seperti tidak bosan melakukan demo yang sia-sia, massa yang membawa-bawa nama Islam dengan jargon spirit 212 kembali melakukan aksi demo. Kali ini aksi demo diberi nama aksi 313.

Aksi kali ini kembali digawangi oleh Forum Ulama Indonesia (FUI). Dipakainya FUI sebagai koordinator penyelenggara aksi karena nama FPI dan GNPF-MUI akan memberikan kesan kalau aksi ini adalah kerjaan FPI dengan Rizieq Shihabnya. Tetapi penggantian nama penggerak ke FUI tidak juga menghilangkan nama FPI dan Rizieq Shihab. Toh dalam aksi terakhir, Rizieq tampil dan berorasi.

Kali ini pun nama FUI dipakai tetapi tetap saja bermunculan dedengkot FPI. Salah satunya adalah Novel. Sama seperti aksi 212, aksi 313 pun pada akhirnya berjalan damai tanpa ada kericuhan yang berarti. Salah satu kesuksesannya tentu saja adalah karena ditangkapnya Sekretaris Jenderal Forum Ulama Indonesia (FUI) Al-Khaththath atas dugaan pemufakatan makar.

Seperti aksi-aksi biasanya, pada kali ini pun perwakilan pendemo meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Harapan yang terpaksa tidak bisa dipenuhi karena yang menjumpai mereka ternyata adalah Menkopolhukam Wiranto. Wiranto menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerima massa aksi 313. Menurutnya, Jokowi sama sekali tidak menganggap remeh massa aksi 313.

“Presiden tidak menerima langsung bukan menganggap remeh umat, bukan karena tidak menerima aspirasi masyarakat secara pribadi. Ini karena jika Pak Jokowi menerima semua harus bertemu dengannya setiap hari, tentu akan sangat repot,” kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

Pernyataan Wiranto ini tentu saja harus dipahami dengan baik oleh para pendemo 313 dan para pendemo lainnya. Tidak bisa memang setiap hari dan setiap ada aksi, Presiden menemui dan menjumpai. Apalagi pada aksi 313 ini tuntutannya itu-itu saja dan tidak bisa dipenuhi seperti membalikkan telapak tangan. Tidak bisa segampang itu mengintervensi proses hukum dan juga kewenangan Mendagri yang sudah sesuai dengan peraturan.

Tidak mungkinkan melanggar peraturan dan keadilan di saat para pendemo menuntut keadilan dengan diberhentikan dan ditahannya Ahok?? Itu sama saja kamu minta dibelikan es krim dan coklat pada saat ingin diet karena kegemukkan. Tidak mengerti?? Coba tanya wanita di dekat anda. Hehehe

Itu namanya tidak masuk akal dan tidak bisa diterima dengan akal bumi bulat. Kecuali kalau pemerintahan ini dipimpin oleh kaum bumi datar hal tersebut bisa saja suka-suka mereka lakukan. Tetapi kalau pun itu terjadi, maka bisa dipastikan NKRI sudah tinggal nama saja, diganti NFPI.

Jokowi memang punya prinsip untuk fokus bekerja daripada meladeni demo-demo tidak ada arti dengan tuntutan itu-itu saja. Tuntutan seperti anak-anak minta dibelikan mainan, padahal sudah dikatakan tunggu kalau ada uang. Merengek terus dipikir akan dikasih, malah dicuekin orang tuanya.

Menariknya, Jokowi yang menyerahkan penanganan demo kepada Wiranto, memilih untuk bertemu Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amien membahas isu umat yang lebih penting.

Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin serta para pengurus MUI telah bertemu selama satu jam di Istana guna membahas Kongres Ekonomi Umat dalam rangka menghilangkan kesenjangan perekonomian dan memperbaiki kesejahteraan.

“Setelah mendapatkan arah-arah dari Pak Presiden dan gagasan-gagasan yang sangat cemerlang, maka kita akan jadikan sebagai dasar-dasar gerakan ekonomi dalam rangka menyatukan potensi ekonomi, baik yang bawah, kemudian yang menengah, dan yang besar,” kata Maruf di Kantor Presiden usai menemui Jokowi, Jumat.

“Yang paling menarik tadi kita berbicara tentang networking atau jejaring sinergis yang saling menguntungkan antara elemen-elemen bangsa di kelompok-kelompok ekonomi. Itu jejaring antara kelompok-kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah dengan kelompok ekonomi yang besar,” ujar Ketua Panitia Pelaksana Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim.

Pilihan yang dilakukan Jokowi untuk melakukan agenda kerjanya daripada menyambut perwakilan pendemo aksi 313 patut diacungi jempol. Bahkan Jokowi lebih memilih membahas masalah penyelenggaraan ekonomi umat yang lebih penting daripada meladeni demo-demo tidak ada isi seperti yang dilakukan hari ini. Pembahasan yang tentu saja akan lebih besar manfaatnya bagi umat daripada demo menghambat perekonomian umat.

Jokowi sekali lagi menunjukkan konsistensinya yang lebih memilih bekerja dan menjumpai orang-orang yang ingin bekerja daripada meladeni orang-orang yang kerjaannya demo dan banyakan tidak bekerja. Yang ada malah menghasilkan pembicaraan yang tidak produktif dan perdebatan yang tidak ada ujungnya, seperti debat bumi itu datar dan bumi itu bulat.

Pada akhirnya, saya berharap kita semua tanpa terkecuali menyerap betul apa yang sedang menjadi semangat dan jiwa pemerintahan kita saat ini. Semangat untuk terus kerja, berkarya, dan produktif. Mengejar ketertinggalan 10 tahun pemerintahan mantan yang kerjanya hanya bersolek tidak jelas dan ahirnya tidak menghasilkan apa-apa selain proyek mangkrak dan kasus mega korupsi. Mari semangat bekerja, hentikan demo tiada arti.

Salam Kerja

@palti hutabarat


Usai Aksi 313, Tommy Soeharto Segera Diperiksa



DUNIA HAWA - Kita semua sepakat aksi hari ini yang seperti angka togel 313 jelas ada keterkaitan dengan Pilkada DKI. Karena salah satu tuntutan masih pada seputar kasus yang menimpa cagub DKI Basuki, yang dianggap melakukan penodaan agama versi mereka.

Melihat persidangan Ahok sampai kesidang 16, pembuktian untuk menyatakan Ahok bersalah memang tidak ada. Pembenaran untuk menyatakan Ahok melakukan penodaan agama sudah bias dengan sendirinya, karena memang pada kenyataannya semua berulah dato video Buni Yani. Saksi-saksi dari JPU berpentalan satu persatu.

Semua membuat kubu lawan berpikir extra hingga melahirkan aksi 313 yang jelas pemaksaan kehendak dengan mengatasnamakan hukum, demokrasi dan agama. Dalang-dalang paling depan pada aksi 411, 212 sengaja tidak dimunculkan melainkan memunculkan FUI. Sementara dibalik itu semua masih pemain-pemain lama.

Karena pemain lama maka ceritanya pun cerita lama, jika 212 ada pemufakatan makar, ternyata hari ini pun demikian. Polda Metro Jaya mengamankan lima terduga pemufakatan makar di tempat yang berbeda pada Jumat (31/3) pagi. “Tadi pagi tim penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya, menangkap lima orang di tempat yanng berbeda berkaitan dengan pemufakatan makar,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol R. Argo Yuwono di di Pos Pengamanan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.

“Polisi punya alat bukti dan menangkap sesuai dengan prosedur secara profesional. Penangkapan di tempat yang berbeda jamnya ada yang 01.00 WIB dan ada yang 02.30 WIB,” ungkap Argo.

Kelima orang yang diamankan tersebut berinisial ZA, IR, MAK, V dan M. Di mana salah satu yang diamankan adalah Pimpinan Aksi 313 yang juga Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al Khaththath.

Selain Pilkada DKI ternyata keinginan untuk menggulingkan pemerintahan hari ini masih menjadi agenda mereka. Masih ingatkah kita ketika 212 dimana beredar bagan donatur makar, dan nama Tommy Soeharto berada diposisi paling atas. Namun bukti pembenaran kabarnya belum kita dapatkan. Tapi setidaknya Tommy dan Cendana memang rapat pada paslon no 3.

Hari ini Tommy Soeharto akan segera diperiksa.


Beberapa bulan lalu, radar penyidik mulai mengarah ke putra mantan presiden RI ke-2 yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Benar atau tidaknya mengenai bagan yang melibatkan Tommy, jelas akan menjadi suatu pertanyaan, namun setidaknya pada pihak Kapolri tengah bekerja keras menelusuri adanya penyandang dana atau donatur dalam kasus terduga makar.

Seperti yang dipaparkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya pun tak menampik adanya informasi soal dugaan putra bungsu mendiang Presiden Soeharto itu menjadi bandar bagi tersangka makar. Ujar Argo “Nanti kita dalami lagi (aliran dana dari Tommy Soeharto, red),”

Kemudian hari ini, penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tommy Soeharto, hari ini, Jumat (31/3/2017).

Putra Presiden Ke-2 RI itu akan diperiksa sebagai saksi untuk dugaan makar Firza Husein.

“Kami memanggil Tommy Soeharto. Sebagai saksi kasus pemufakatan makar tersangka Firza,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi, Jumat (31/3/2017).

Argo enggan menjelaskan pertanyaan yang akan diajukan ke Tommy. Ia hanya memastikan penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan pukul 11.00 WIB.

“Tunggu saja,” kata Argo.

Firza merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pemufakatan makar. Dia ditangkap bersama 10 tokoh lainnya menjelang aksi 2 Desember 2016 lalu.

Polisi tidak menahan Firza, namun belakangan menahannya di Mako Brimob Kelapa Dua lantaran dianggap tidak kooperatif.

Firza yang mengaku sebagai Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana itu diyakini sebagai pengumpul dana untuk pemufakatan makar.

Sebelumnya, polisi menangkap Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad al Khaththath karena diduga berencana makar dalam aksi bela Islam Jumat (31/3/2017) atau 313.

Seperti kita ketahui Anies Baswedan berada dalam barisan cendana dan beredar begitu massive foto Anies, Tommy dan Rizieq. Ada tidaknya hubungan dengan aksi hari ini. Setidaknya kemesraan mereka tidak bisa dibantah jika melihat kedekatan mereka akhir-akhir ini.

Disisi lain, kita patut mengapreasi kinerja Kepolisian. Mari kita dukung untuk mengungkap apakah terlibat atau tidak Tommy Soeharto beserta cendana.

Kedekatan Anies Baswedan terhadap cendana dan RS, jelas mengkhianati perjuangan reformasi. Kita sudah menanti dari dulu mengenai bagan donatur makar dimana nama Tommy masuk dalam bagan tersebut. Disisi lain kita juga sudah menunggu tentang adanya atau tidak tindak korup pada anggaran dana Anies Baswedan ketika pameran buku di Jerman yang dananya cukup fantastik.

Semua peristiwa yang terjadi belakangan ini semakin memperkuat bahwa adanya kekuasaan-kekuasaan lama yang hendak bangkit yang ingin berkuasa lagi dengan agama dijadikan mesin rudal. Pilkada DKI jelas salah satu strategi untuk mewujudkan agenda mereka yang lebih besar.

@losa terjal


Tuntutan Aksi 313 dan Analisisnya


DUNIA HAWA - Massa peserta aksi 313 membacakan deklarasi tuntutan mereka. Ada lima poin tuntutan massa. Apa saja?

Pembacaan deklarasi itu dilakukan di Simpang Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017). Di tengah orasi tersebut, massa diajak untuk mendeklarasikan poin tuntutan demo.

Poin yang dideklarasikan ada lima yaitu:


1. Stop kriminalisasi dan makarisasi ulama.

2. Copot Ahok sesuai UU No 23 Tahun 2014.

3. Penjarakan si penista agama sesuai KUHP Pasal 156H.

4. Jangan dibatalkan Perda Syariah di seluruh Indonesia.

5. Lepaskan K H Muhammad Al Khathath sekarang juga.

Deklarasi disampaikan oleh orator, lalu diulangi bersama-sama oleh massa. Pada setiap akhir poin diakhiri oleh takbir.

Sebelumnya perwakilan dari massa aksi 313 di antaranya yaitu Amien Rais, Ketua Parmusi Usamah Hisyam, dan Anggota FUI Ustaz Sambo telah menemui Menkopolhukam Wiranto. Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan poin-poin aspirasi dari aksi kali ini.

Wiranto berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo sehingga massa diimbau supaya percaya padanya sebagai wakil resmi yang ditunjuk presiden.

“Saya representasi resmi kepada pemerintah. Pasti sampai kepada presiden apa yang disampaikan. Dan Alhamdulillah mereka percaya pada saya,” ucapnya saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam.

Saya tergelitik membahas tuntutan mereka, karena menurut saya tuntutannya benar-benar tidak masuk akal dan didasar berita-berita hoax di internet dan grup Whatsapp.

Stop kriminalisasi dan makarisasi ulama. Pertama apa sih makarisasi? Ada kah bahasa Indonesia makarisasi? Mungkin kayak kriminalisasi yah jadi makarisasi, maksudnya dituduh makar. Kriminalisasi ulama kabarnya merujuk ke kasus yang dihadap Rizieq. Saya heran sebenarnya, apakah ada kelebihan khusus dari seorang ulama sehingga dia tidak bisa dituntut secara hukum? Ini negara hukum, ulama tidak punya kekebalan atas hukum. Jika tersangkut kasus kriminal maka jalani saja proses tersebut, jika merasa tidak bersalah buktikan saja di pengadilan. Masa ulama kalah sama Ahok yang berani mengikuti proses pengadilan? Soal makarisasi, juga sama jika tidak bersalah tinggal dibuktikan saja. Ini Indonesia, negara hukum yang semua rakyak Indonesia sama kedudukannya di depan hukum. Lagi pula gelar ulama itu adalah gelar yang disematkan begitu saya di Indonesia tanpa ada semacam proses sertifikasi. Ini bahaya bila setiap mengadili ulama maka disebut kriminalisasi, nanti bisa-bisa semua yang bermasalah dengan hukum akan mengaku ulama.

Copot Ahok sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Seharusnya mereka sudah paham, ada perbedaan tafsir antara ‘selama-lamanya 5 tahun’ dengan ‘sesingkat-singkatnya 5 tahun’. Dalam hal ini pemerintah sudah meminta fatwa dari Mahkamah Agung. Justru ini langkah tepat agar menjadi jelas dan sesuai prosedur. Jangan main maksa gitu dong ah.

Penjarakan si penista agama. Lagi-lagi tuntutan pemaksaan kehendak, Ahok sedang menjalankan sidang pengadilan. Sekali lagi ini negara hukum, tidak bisa se-enaknya begitu saja. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, Ahok harus diberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dalam Islam pun muslim harus adil, jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum membuat mu jadi tidak adil. Apalagi ternyata tuduhan penistaan itu hanya sepihak. Tidak semua umat Islam menganggap Ahok menistakan agama, bahkan saksi ahli agama pun mengatakan yang intinya Ahok tidak menistakan agama. KH Ahmad Ishomuddin, Hamka Haq dan KH Masdar Fardis Mas’udi beberapa diantaranya yang maju menjadi saksi ahli. Masih banyak ulama lainnya yang netral tanpa kepentingan politik dan menyatakan Ahok tidak menistakan agama.

Jangan dibatalkan Perda Syariah, ini hanyalah isu lama dan sudah dibantah. Terlihat sekali bahwa para peserta aksi ini menggunakan sumber informasi yang diragukan. ‘Kemendagri hanya bisa membatalkan perda sepanjang terkait soal RAPBD, Tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah dan RPJD’. Selain itu bebas, tidak bisa serta merta kita batalkan. Makanya berhenti  baca berita dari media-media gak jelas. Saya pikir kasus ini sudah selesai tapi ternyata masih saja digoreng oleh kubu bumi datar, hadeuh…..

Lepaskan KH Al Khathath. Sekali lagi, ini negara hukum biarkan hukum yang bekerja jangan seenaknya saja. Bagaimana jika koruptor dibebaskan hanya karena tuntutan massa? Ooo tidak bisa. Al Khathath sama didepan hukum dan ikuti saja prosesnya seperti Ahok mengikuti proses hukum selama ini.

Jika kita lihat aksi reformasi 98, dulu aksi 98 isi salah satu tuntutannya mengadili Soeharto dan kroninya, bukan penjarakan Soeharto. Tentu dari sana saja kita bisa menilai sendiri apakah sebuah gerakan murni membela kebenaran dan menegakkan keadilan? Atau bermuatan politik.

@ gusti yusuf




Ahok, Dan Misi Dibalik Pertemuan Jokowi-SBY


DUNIA HAWA - Akhirnya cerita dibalik pertemuan dadakan Jokowi-SBY pada Kamis 9/3/2017 yang lalu mulai terungkap. Pertemuan itu ternyata dilatar belakangi oleh pandangan politik Pakde terhadap isu mengenai Ahok, yang dihubungkan dengan dinamika politik yang berkembang pada masyarakat akhir-akhir ini. Dinamika politik ini ternyata telah membawa dampak buruk yang menimbulkan sikap saling bermusuhan diantara warga masyarakat.

Jauh sebelumnya Pakde sudah berencana untuk membahas persoalan kebangsaan ini dengan pak Beye, seperti yang telah dilakukannya dengan para mantan Presiden maupun mantan Wakil Presiden RI dalam kapasitas mereka sebagai Negarawan demi keutuhann bangsa. Ketika pasangan Agus-Sylviana kemudian gagal maju ke Putaran II, maka “ganjalan” untuk bersua sambil makan pisang goreng di Istana Negara pun menjadi terlepas, dan akhirnya mereka bertemu.

Pakde melihat bahwa “Kampanye hitam” sehubungan dengan perhelatan Pilgub DKI 2017 ini sudah semakin mengerikan dan menghinakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Puncaknya adalah ketika terpampang spanduk-spanduk yang menyatakan penolakan untuk menshalatkan jenazah keluarga pendukung paslon penista agama. Selain itu juga, agama dan kitab suci sudah terlalu sering “dicatut” untuk kepentingan politik yang sangat jauh urgensinya dengan kepentingan spiritual umat manusia.

Berkaca kepada persoalan tersebut diatas, dan mengingat integritas dan kapasitas dari seorang Ahok, maka Pakde berencana untuk memberikan sebuah tugas penting yang juga sangat berguna bagi kepentingan negeri ini, yaitu agar Ahok bersedia menjadi Ketua BPK ataupun Ketua KPK daripada menjadi Gubernur DKI.

Pak Beye sangat terperanjat mendengar ide Pakde tersebut. Apakah Pakde tidak kecewa kalau sekiranya Anies yang sudah pernah dipecatnya itu akan menjadi gubernur Jakarta? Sambil tersenyum Pakde lalu memberitahukan analisanya sebagai berikut.

Seandainya Anies-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, maka mereka akan tetap mendapat “cilaka!” juga. Hitung-hitungannya begini, Kursi di DPRD DKI itu ada 106 kursi. Agar bisa “berbicara,” Anies butuh “setengah kursi plus satu” dari seluruh anggota Dewan. Jadi mereka butuh setidaknya 54 suara. Tabungan suara mereka adalah 15 (Gerindra) plus 11 (PKS) Kemungkinan suara yang bisa “dibeli” adalah 2 (PAN) plus 6 (PKB) saja karena Demokrat Netral! Jadi suara maksimal hanya 34 suara.

Kasus “di-refresh-nya” Lulung beserta seluruh kader Fraksi PPP, sudah cukup menjadi pertanda bagi seluruh anggota parlemen DKI dari semua parpol, untuk tidak menyimpang dari ketentuan partai! Dengan kondisi begini, Anies bukan saja sulit “berbicara” melainkan rawan untuk dimakzulkan Oleh Parlemen.

Selama Ahok berkuasa sebelumnya, para anggota Parlemen ini terbiasa “puasa Senin Kemis” bahkan sebagian menderita “busung lapar!” Nah, kalau sekiranya Anies menjadi gubernur, maka ada kebijakan partai untuk membiarkan kader untuk “memulihkan stamina” selama setahun. Lalu Laporan Pertanggung Jawaban Anies ditolak, dan Anies dilengserkan. Biasanya nomer satu akan digantikan oleh nomer dua. Akan tetapi karena mereka ini satu paket, maka akan ada Mosi tidak percaya dari anggota Dewan, maka nomer duapun “layu sebelum berkembang”

Demi penghematan waktu dan biaya, maka anggota Dewanpun bersidang untuk menetapkan gubernur baru yang jatuh kepada pasangan Cagub yang kalah, yang ternyata adalah petahana sebelumnya, dengan dua opsi, Ahok atau Djarot yang menjadi gubernur. Nah, karena ini sudah tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan ada perhelatan politik yang sangat penting, maka opsi ini akan dikondisikan dengan perkembangan politik teranyar.

Balai Kota akan selalu menjadi batu loncatan menuju Istana Negara. Kalau Ahok jadi gubernur, isu SARA akan tetap dimainkan. Ahok akan selalu “dipecut” oleh lawan politik. Akan tetapi, kalau Ahok berada di BPK, apalagi KPK, maka Ahoklah yang akan jadi “pecut” bagi semua lawan politik, dan pastilah akan membuat mereka itu berlari tunggang langgang dihajar pecutan Ahok!

Ada baiknya Ahok “ngetem” dulu di BPK untuk “beres-beres!” Ahok pasti akan senang berdiskusi dengan petugas yang dulu mengaudit RS. Sumber Waras, bagaimana caranya menghitung NJOP! Cara penilaian BPK memang termasuk rada aneh. Mereka sering memberikan WTS (Wajar Tanpa Syarat) kepada Kepala Daerah yang mereka audit, tetapi tak lama kemudian Kepala Daerah tersebut diciduk KPK karena ketahuan korupsi! Idealnya memang para pegawai BPK itu diaudit dulu, baru diizinkan untuk mengaudit orang lain!!!!

Kalau Ahok menjadi Ketua KPK, urusannya pasti akan ramai. Proyek mangkrak Hambalang akan diteruskan pembangunannya karena akan dibuat menjadi Penjara KPK. Penjara biasa tidak akan cukup untuk menampung seluruh koruptor dalam negeri! Hambalang akan menjadi Penjara terbaik, karena dilengkapi dengan fasilitas olahraga berkelas internasional. Ada kolam renang kelas Olimpiade. Memang tidak ada airnya karena itu, para napi cukup membayangkan segernya air kolam renang saja, dan jangan pernah mencoba untuk meloncat dengan kepala kebawah!!!!!

Pak Beye sangat terperanjat mendengar nama Hambalang disebut. Seketika perutnya mules. Pak Beye lalu memberi saran agar Pakde melupakan niatnya itu dan tetap fokus mendukung Ahok, karena dia secara pribadi juga mendukung Ahok. Menurut beliau, warga seharusnya juga mendukung Ahok agar program-program yang sudah direncanakan Ahok dengan baik itu tidak menjadi sia-sia.

Wah saya terharu juga dengan niat baik beliau ini… Mari kita dukung juga pasangan Ahok-Djarot yuk…

Salam dua jari,

@reinhard f hutabarat


Ilusi Negara Khilafah


DUNIA HAWA - Harus diakui, demokrasi banyak ditentang, dianggap terlalu terbuka, terlalu bebas, produk liberal dan banyak lagi suara-suara yang menyatakan bahwa demokrasi punya banyak kekurangan. 

Demokrasi memang memiliki banyak celah, termasuk yang diterapkan di negara kita. Suara seorang ahli, sama dengan suara seorang awam. Satu orang profesor dan satu orang keluaran SD, nilainya sama di dalam bilik suara.

Pokoknya, kelemahan dan kekurangan sistem demokrasi yang dianut NKRI masih banyak. Tapi, bukan jadi alasan untuk membubarkan negara yang sudah berdiri dengan gagah karena disegani oleh negara adidaya sekalipun dan kuat karena telah melewati beragam jenis gerakan separatisme.

Munculnya benih-benih gerakan pemberontak adalah indikator adanya pihak yang ingin merusak tatanan bernegara. Lalu, apakah selama ini tak ada upaya memperbaiki kelemahan itu? 

Saya kira, sejak ditegakkannya reformasi 1998, perubahan itu sudah dilakukan. Termasuk di antaranya diberlakukannya kembali sistem multi-partai, otonomi daerah, keberadaan lembaga DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada), dan kebebasan berekspresi yang ditandai dengan berakhirnya masa suram pembredelan pers.

Kita terus bergerak dan berbenah sebagai bangsa dan sebagai negara. Sebagai bangsa yang plural (multi ras, suku dan agama) dan sebagai negara berasaskan demokrasi pancasila.

Demokrasi kita juga makin inklusif dengan mengakomodasi berdirinya banyak ormas, geng motor berdasarkan merek dan warna, kelompok bermobil, kelompok pembela pancasila, kelompok anak-anak  militer, hingga kelompok intoleran dan radikal.

Demokrasi kita juga tidak menghalangi elit yang gagal menjadi penguasa partai A lalu beralih mendirikan partai A+. Sementara elite partai B yang berideologi ‘ketampanan’ yang tidak pernah berhasil mendulang suara optimal sesuai ketentuan ambang batas minimal, lalu bermetamorfosis menjadi partai berideologi ‘alay’.

Celah Khilafah


Ormas pejuang khilafah, hingga saat ini, mereka masih bebas berimajinasi di dalam naungan NKRI. Meski masih diberi kesempatan bebas berekspresi, bukan berarti negara diam ketika ada yang ingin merusak tatanan.

Siapa atau kelompok mana yang punya potensi merusak tatanan negara? Siapa pun yang anti-pancasila berarti penentang dan penantang NKRI, termasuk yang beberapa bulan terakhir secara vulgar menyatakan kehendaknya mendirikan negara khilafah. 

Variabelnya sederhana saja, ideologi selain pancasila atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi pancasila adalah virus yang berbahaya bagi eksistensi negara.

Pemerintahan khilafah dalam sejarah Islam bukan tanpa kekurangan. Dimulai dari era setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, empat sahabat yang selanjutnya dikenal dengan gelar Khulafaur-Rasyidin, berturut-turut tercatat khalifah Abu Bakar Assiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Selain Abu Bakar, ketiga khalifah sahabat Nabi Saw tersebut bahkan mati terbunuh saat masih memegang jabatannya.

Kisah kekhalifahan selanjutnya yang dicatat dalam sejarah adalah masa pemerintahan Bani Umayyah oleh Muawiyah (tahun 661-750) dan Abbasyiah (tahun 750 – 1517). Dan yang tak kalah fenomenal adalah era kesultanan Utsmaniyah (Turki) dengan masa kekuasaan tahun 1299 hingga 1923.

Pemerintahan khilafah memang pernah mencapai puncak kejayaannya di masing-masing periode, namun sebagaimana kodratnya mereka juga diterpa masa-masa suram oleh kekuatan luar juga benih-benih kehancuran dari dalam. Bagaimana kejayaan Turki Usmaniyah akhirnya menyerah dan berganti menjadi Negara sekuler adalah contoh sahih betapa perebutan kekuasaan selalu melibatkan manusia-manusia yang saling berebut kepentingan.

Dalih HTI


Kawan-kawan yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seringkali mengemukakan pembelaan terhadap obsesi kekhalifaan yang mereka perjuangkan. Menurut HTI, sistem khalifah yang diusungnya merupakan jawaban atas ketimpangan dan segala kerusakan sistem bernegara yang terjadi saat ini. Bahwa untuk menyelematkan kehidupan, solusi mereka adalah terselenggaranya sistem khalifah.   

Dalam web resmi HTI menjelaskan: 


“Khalifah adalah kepala negara dalam sistem Khilafah. Dia bukanlah raja atau diktator, melainkan seorang pemimpin terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum Muslim, yang secara ikhlas memberikannya berdasarkan kontrak politik yang khas, yaitu bai’at. Tanpa bai’at, seseorang tidak bisa menjadi kepala negara. Ini sangat berbeda dengan konsep raja atau diktator, yang menerapkan kekuasaan dengan cara paksa dan kekerasan…” (hizbut-tahrir.co.id)

Kata ikhlas dan bai’at menunjukkan sisi absurd dari sistem pemerintahan. Sulit rasanya membayangkan setiap kepala akan memberikan daulat berkuasa ke seorang dengan ikhlas, lebih muskil lagi jika disertai dengan bai’at. Memaksakannya adalah bentuk pengingkaran terhadap kebhinekaan NKRI.

Mereka mengklaim bisa mewujudkan pemerintahan atas nama Tuhan dan berharap kekuasaan itu dijalankan dengan tanpa noda dan lepas dari kepentingan manusia-manusia.   

Jadi, kawan-kawan yang tergabung di HTI dan yang kini menjangkiti FPI sudah saatnya berbenah atau bubar saja. Karena, negara khilafah yang Anda cita-citakan itu tak akan bisa terwujud di negeri khatulistiwa ini, negeri yang di dalamnya banyak terpampang surga. Surga yang tentunya bukan hanya diperuntukkan bagi satu kaum saja, seperti yang diyakini oleh sekelompok intoleran yang selalu merasa paling benar.

Aksi 313 yang digalang oleh Ormas FUI (Forum Umat Islam) masih mengusung spirit gerakan pendahulunya 212 dan 411 yakni menegakkan konstitusi dan menyelipkan pesan tegas untuk mencopot AHok. Meskipun aksi tersebut tidak seramai gerakan sebelumnya, namun tetap perlu direspon sebagai gerakan pemecah keutuhan NKRI.

Karenanya, mereka sebaiknya memilih bubar atau keluar dari NKRI, karena khilafah hanya bisa hidup dalam ilusi kelompok ISIS.

@subarman salim


Tersentu Hati Membaca Ini


DUNIA HAWA - Pagi tadi, saya membaca kabar tentang Fidelis Ari, seseorang yang sesungguh-sungguhnya suami. 

Ia rela menanam ganja, melanggar hukum di republik ini untuk menolong istrinya yang dilanda penyakit langka. Ejaannya pun susah kita lafalkan: Syringomyelia.

Wikipedia menjelaskan bahwa penyakit ini merujuk pada tumbuhnya kista dalam sumsum tulang belakang. Kista ini bisa bertambah luas dan memanjang.

Pada tingkatan tertinggi, dampaknya pada kelumpuhan dan nyeri yang hebat. Penderita pula akan kehilangan kemampuan merasai panas dan dingin. Peluang sembuhnya sangat tipis.

Sejak istrinya didera penyakit, Fidelis telah menempuh banyak cara, menghalau rasa sakit dengan beribu upaya.

Ia telah ke sejumlah rumah sakit di tempat ia tinggal, di Sanggau, Kalimantan Barat. Dia juga ke terapis, hingga ke pengobatan alternatif, tapi hasilnya nihil. Pun ada keinginan untuk membawa istrinya berobat ke Pulau Jawa, tapi tak diizinkan dokter karena jantung istrinya, Yeni Riawati yang lemah.

Hingga suatu waktu, ia mendapati artikel di Google, tentang ekstrak daun Cannabis Sativa alias ganja yang bisa meringankan sakit kekasihnya. Mengembalikan senyum yang menahun hilang di wajah Yeni.

Dan benar, setelah rutin memberi ekstrak itu ada dampaknya. "Dari susah tidur, jadi nyenyak tidurnya. Dari susah makan, jadi lahap makannya. Dari tidak bisa bicara, jadi bisa bicara. Jadi sudah ada tanda-tanda kesembuhan," ujar Yohana, kakak Fidelis.

Fidelis lalu berangan-angan akan membawa istrinya untuk operasi ke rumah sakit jika kendala fisik Yeni telah terobati oleh ekstrak ganja.

Namun nasib punya jalannya sendiri, ia ditangkap BNN dengan barang bukti 39 batang ganja yang ia tanam. Fidelis tak berkutik. Padahal dari hasil pemeriksaan, ia tak sekalipun ikut mengkonsumsinya apalagi menjualnya.

Begitulah hukum, betapa hitam putih. Sedangkan hidup, sedemikian peliknya.
32 Hari setelah Fidelis ditahan sepanjang itu pula istrinya tak mendapat pengobatan. Ajalnya tiba di kala suaminya masih di bui.

Di hari pemakaman, Fidelis diijinkan untuk menjenguk jasad istrinya. Di teras rumahnya, ia dekati putra bungsunya yang duduk sendiri. Ia nampak memegang kedua pundak anaknya.

Melihat fotonya, saya seolah membayangkan Fidelis mengutip kata-kata Nyai Ontosoroh di Bumi Manusia. "Kita telah melawan nak, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya".

@gunawan mashar