Thursday, March 9, 2017

Tidak Ada Nama Ahok Dalam Dakwaan Sidang Mega Korupsi Proyek e-KTP


DUNIA HAWA - Hari ini Kamis (09/03/17) sidang pertama skandal mega korupsi proyek pengadaan e-KTP telah disidangkan dengan terdakwa irman sebagai mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan SIpil Kementerian Dalam Negeri  dan Sugiharto mantan Direktur Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Tentu yang ditunggu dari sidang ini bukan penuntutan terhadap kedua terdakwa tersebut. Seperti janji KPK sebelum sidang ini digelar adalah akan banyak nama-nama besar yang akan disebut dalam persidangan tersebut. Yang paling deg-degan adalah para pendukung Ahok, apakah nama Ahok akan turut serta disebutkan dalam persidangan tersebut karena seperti yang kita tahu Ahok adalah salah satu anggota Komisi II DPR periode 2009-2014.

Bahkan nama-nama besar yang sebelumnya membantah telah menerima aliran dana dari mega korupsi e-KTP , turut serta disebut dalam dakwaan Jaksa KPK. 

Berikut adalah nama-nama yang disebutkan dalam persidangan perdana kasus mega korupsi proyek e-KTP yang saya kutip dari detik.com.

1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta

2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta

3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta

4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu

5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta

6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta

7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta

8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta

9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu

10. Mirwan Amir USD 1,2 juta

11. Arief Wibowo USD 108 ribu

12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar

13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu

14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta

15. Mustoko Weni USD 408 ribu

16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu

17. Taufik Effendi USD 103 ribu

18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu

19. Miryam S Haryani USD 23 ribu

20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu

21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu

22. Yasonna Laoly USD 84 ribu

23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu

24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu

25. Ade Komarudin USD 100 ribu

26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar

27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar

28. Marzuki Ali Rp 20 miliar

29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892

30. 37 anggota Komisi II lainnya seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara USD 13 ribu sampai dengan USD 18 ribu

31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta

32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260

33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102

34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022

35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122

36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862

37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362

38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36

Mega skandal proyek e-KTP ini ditaksir telah merugikan negara lebih dari 2 triliun ada kemungkin lebih besar dari itu, seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua KPK kepada Liputan6.

“Ini kan kasus yang besar. Mungkin dalam sejarah KPK, ini kasus yang paling besar yang pernah kami tangani. Karena jumlah kerugian negaranya lebih dari Rp 2 triliun. Belum pernah ada kasus lain yang seperti itu. Tentu akan melibatkan beberapa pihak,” jelas Wakil Ketua KPK Laode

Dengan uang yang begitu banyak tentu sangat menggoda dan ternyata hampir semua anggota Komisi II DPR saat itu menerima aliran tersebut. Tetapi ada satu nama anggota Komisi II DPR 2009-2014 yang tidak disebut dalam dakwaan tersebut, yaitu Basuki Tjahaja Purnama.

Dan kita sebagai pendukung Ahok boleh berbangga ternyata Ahok memang dari dulu sudah mempunyai integritas yang tinggi, sehingga tawaran uang yang begitu banyak pun tidak membuat dirinya tergoda. Apalagi sampai turut serta menerima uang haram tersebut.

Jika ada seseorang yang begitu berintegritas untuk tidak tergoda korupsi, apakah kita harus tidak mendukungnya? Hanya orang-orang yang korup yang menolak orang tersebut. Hanya orang-orang yang takut tidak dapat korupsi saja yang menghendaki orang tersebut gagal memimpin DKI Jakarta. Karena kita tidak termasuk orang-orang tersebut maka kita tetap mendukung Basuki Tjahaja Purnama untuk tetap memimpin Ibu Kota Jakarta.**

@daniel setiawan


Nama-Nama yang Disebut Menerima Uang Haram E-KTP dan Besaranya


DUNIA HAWA - Setya Novanto disebut Jaksa KPK memiliki peran dalam mega korupsi e-KTP. Ternyata uang hasil korupsi e-KTP menjadi bancakan banyak pihak.

Jumlah orang yang terlibat mega korupsi ini tidak tanggung-tanggung.


Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Dradjat Wisnu Setyawan beserta 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Laoly, dan 37 anggota Komisi II DPR

Hal tersebut tercantum pada surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017), 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto disebut memperkaya orang lain atau korporasi. Ada banyak pihak yang disebut mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, hingga pihak swasta.

Uang korupsi e-KTP kemudian mengalir ke korporasi-korporasi. Perusahaan yang menerima aliran dana tersebut adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menangani pengadaan e-KTP.

Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo, manajemen bersama Konsorsium PNRI

Terdakwa Irman dan Sugiharto melakukan korupsi bersama-sama Andi Agustinus atau Andi narogong sebagai penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. Namun sejauh ini, nama-nama selain 2 terdakwa itu belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dari sekian banyak orang yang terlibat kasus korupsi, hanya satu orang yang namanya tidak terlibat karena sejak awal dia tidak setuju proyek e-KTP ini. Ahok sejak awal menolak proyek e-KTP ini dan terbukti proyek tersebut dijadikan bancakan beramai-ramai para anggota DPR. Jadi wajar hasil survei menunjukkan lembaga DPR adalah lembaga paling korup.

“Sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang dianggap korup, diikuti birokrasi pemerintah, dan DPRD. Dalam survei GCB yang dilakukan sebelumnya 2013, kepolisian dianggap sebagai pihak paling korup oleh para responden sedang DPR berada di peringkat dua.”

Jika benar-benar terbukti mega korupsi ini menyeret banyak nama di DPR maka kita dapat ambil sebuah kesimpulan sederhana saja.

Ahok Memang Anti Korupsi


Silahkan anda berkoar-koar soal fitnah korupsi Ahok dari sumber waras hingga transjakarta, itu semua tidak ada buktinya. Sekarang terbukti, Ahok memang bersih dari korupsi karena saat proyek e-ktp ini Ahok adalah anggota komisi II bersama anggota lainnya. Anggota lainnya mengambil uang bancakan sementara Ahok justru menolak dengan keras. Bukan e-KTP’nya yang Ahok tolak tapi proses pengadaan e-KTP tersebut yang menggunakan dana APBN yang ia tendang.

Nama-nama besar yang terlibat dan jumlah uang yang diterima adalah sebagai berikut:

• Ganjar Pranomo: USD 520 ribu

• Olly Dondokembey: USD 1,2 juta

• Anas Urbaningrum: USD 5,5 juta

• Marzuki Alie: Rp 20 Miliar

• Jazuli Juwaini: USD 37 ribu

• Abdul Malik Haramaen: USD 37 ribu

• Teguh Djuwarni: USD 167 ribu

• Nu’man Abdul Hakim: USD 37 ribu.

• Ade Komarudin: USD 100 ribu

• Melcias Marchus: USD 14, Juta

• Gamawan Fauzi: USD 4,5 juta dan Rp 50 juta

• Yasonna Laoly USD 84 ribu.

Dari total nilai proyek sebesar Rp 5,9 Triliun, kerugian negara sebesar Rp. 2,3 Triliun! dan yang dikembalikan hanya Rp. 250 Miliar. Pihak yang mengembalikan ada 5 korporasi, 1 konsorsium dan 14 perorangan. Sementara dari total pengembalian Korporasi dan konsorsium mengembalikan Rp. 220 Miliar dan 14 perorangan mengembalikan total Rp. 30 miliar.

Saksi yang diperiksa sebanyak 280 orang, anggota DPR yang dipanggil sebanyak 23 orang dan hanya 15 orang yang memenuhi panggilan tersebut.

Proyek e-KTP ini terjadi pada masa pemerintahan SBY. Namun yang mengecewakan adalah ada nama Ganjar Pranowo disana. Pasti banyak yang terkaget-kaget melihat nama Ganjar Pranowo ada disana. Orang menganggap Ganjar Pranowo bersih dari korupsi namun ternyata tidak demikian.

Entah apa yang terjadi tapi ternyata persepsi bersih belum tentu benar-benar bersih, sampai benar-benar terbukti bersih. Nah  jadi pertanyaan apakah Cagub lainnya benar-benar bersih atau hanya persepsi belaka?

@gusti yusuf



Menilik Strategi Jokowi Dalam Pemenangan Ahok


DUNIA HAWA - Akhirnya terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal SBY. Setelah melalui jalan berliku dengan segala prasangka baik atau buruk, akhirnya pertemuan itu terjadi.

Setelah sebelumnya SBY menyatakan bahwa dalam lingkar Presiden ada segelintir orang yang tidak menginginkan pertemuan kedua sahabat ini, padahal ada keinginan Jokowi untuk menemui sahabatnya. Statement yang dibuat oleh SBY tersebut menjadi blunder tambahan sehingga putra mahkota kalah dalam Pilkada DKI Jakarta.

Kekalahan AHY dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 secara otomatis akan mempengaruhi suara Partai Demokrat kedepannya. Untuk menyelematkan Partai Demokrat, maka sudah saatnya SBY harus melakukan langkah-langkah yang bijak agar Partai Demokrat yang dulu disayang oleh masyarakat Indonesia dapat tampil kembali dalam konstelasi politik di Indonesia.

Sebelum pertemuan hari ini, Kamis 9 Maret 2017 di Istana Negara, Jokowi pernah menuturkan bahwa tidak ada orang dalam lingkar Istana atau lingkar Presiden Jokowi yang menghalangi niat SBY bertemu Jokowi. Jokowi lebih menekankan supaya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh protokol Istana yaitu mengkomunikasikan kepada bagian Sekretariat Negara.

Uniknya penolakan ini dilakukan oleh Jokowi dengan elegan dengan menyatakan bahwa SBY tidak pernah menyatakan keinginannya untuk bertemu dirinya bahkan kalau mau sebenarnya SBY pun dapat melakukan kontak langsung kepada Jokowi, hal ini dikarenakan SBY adalah mantan Presiden Indonesia yang ke – 6

Penolakan pertemuan itu terjadi ketika putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Saat itu, kemungkinan besar adalah Jokowi menjaga perasaan Ketua Umum PDI Perjuangan yang sampai saat ini hubungannya dengan SBY boleh dikatakan masih jauh panggang dari api.

Sekarang setelah putaran pertama Pilkada berlalu dengan AHY kalah, selanjutnya Jokowi berkenan bertemu dengan SBY. Hal ini dikarenakan Jokowi sudah tidak memilik beban lagi apabila bertemu dengan SBY. Situasi justru menarik, pertemuan ini membuat geliat di akar rumput. Pertemuan ini menunjukkan bahwa kedua pimpinan ini sudah bersatu sehingga seluruh akar rumput harus juga bersatu.

Pertemuan ini menurut Jokowi membicara banyak hal mulai dari kedatangan Raja Salman, pertemuan IORA, Politik bahkan ekonomi. Sekali lagi Jokowi menunjukkan kelasnya sebagai seorang politikus yang sepak terjangnya tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Bukan sebagai petugas partai seperti yang selama ini dibicarakan banyak orang.

Seperti masyarakat Indonesia telah mengetahui, walaupun Jokowi tidak secara langsung menyatakan mendukung Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tetapi gestur tubuh Jokowi tidak dapat menampik keinginannya agar Ahok bisa menduduki kembali orang nomor 1 di Ibukota Jakarta.

Jokowi membutuhkan orang yang sinergi dan bebas korupsi untuk merubah wajah Indonesia dari yang tadinya konsumtif menjadi produktif. Jokowi sangat paham bahwa keberhasilan dalam penataan dan pengorganisiran daerah Ibukota Jakarta akan memberikan dampak kepada seluruh daerah Indonesia.

Sinergitas inilah yang diinginkan oleh Jokowi untuk merebut simpatik Indonesia, sinergitas inilah yang diinginkan oleh Jokowi untuk revolusi mentalnya, sinergitas inilah yang diinginkan oleh Jokowi untuk Poros Maritimnya dan sinergitas inilah yang dibutuhkan oleh Jokowi untuk merubah Java sentris menjadi Indonesia Sentris.

Dalam pertemuan antara Jokowi dan SBY terselip satu pesan bahwa seluruh akar rumput dibawah bendera Partai Demokrat untuk mendukung Cagub dan Cawagub yang saat ini didukung oleh Partai PDI Perjuangan dan Partai pendukung pemerintah lainnya yaitu Ahok-Djarot.

Setelah pertemuan ini, sangat dimungkinkan akan adanya satu gerakan yang dikomandoi oleh Partai Demokrat untuk mengusung Ahok-Djarot menuju DKI-1. melihat pertemuan ini, boleh dikatakan akan terjadi perubahan peta politik di DKI Jakarta.

Pertemuan ini, bagi toko sebelah mungkin akan menjadi warning bahwa genderang perang telah dibunyikan. Seluruh persiapan untuk Paslon Cagub dan Cawagub 2 beserta relawannya sudah siap untuk bergerak. Pertemuan ini semacam lonceng yang dibunyikan sebagai langkah awal untuk kemenangan Ahok-Djarot.

Bravo….Partai Demokra

@nixson manurung


Akhirnya PT Sidomuncul Ketakutan Juga, Syuu!!!


DUNIA HAWA - Benar-benar sinting! Hanya karena cuitan sekali, kontrak Ernest Prakasa sebagai bintang iklan dipastikan berakhir dan tidak diperpanjang. Saya akan mengritisi kebangsatan ini, pertama-tama dengan membaca penjelasan Irwan Hidayat, Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Simak cuitan sodara Irwan Hidayat berikut ini:

“Memantau percakapan yg terjadi di media sosial, khususnya dengan postingan sdr. Ernest Prakasa, kami memberikan klarifikasi sebagai berikut.”: 

“Apa yang ditulis Ernest di media sosial adalah tanggung jawab pribadinya yang tidak terkait dengan brand Tolak Angin,”

“Dalam kontrak perjanjian kami dengan semua bintang iklan, dengan jelas dinyatakan agar ybs menjaga ucapan dan perilaku yang bisa membawa konsekuensi kepada brand,”

“Bahwa PT Sidomuncul sebagai perusahaan publik selalu memiliki komitmen untuk fokus pada kualitas produk, sehingga tidak relevan bagi kami untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis,”

“PT. Sidomuncul sepakat untuk mendukung demokrasi di media sosial agar tercipta pikiran-pikiran positif untuk hal yang lebih baik,”

“Bahwa kontrak dgn Ernest memang akan segera berakhir & secara pribadi Ernest sudah menyampaikan permintaan maaf & penyesalan kepada kami,

“Kedepan kasus ini akan menjadi pembelajaran bagi kami agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kerja sama dengan bintang iklan,”

Kenapa sinting?

Kenapa bangsat?

Pertama, PT Sidomuncul ternyata kalah dengan cuitan orang-orang di media social, yang memang kerjaannya nyinyir dan menebar kebencian. Ini benar-benar tidak masuk akal. Perusahaan sekelas-segede Sidomuncul bertekuklutut pada nyinyiran mulut-mulut seperti Jonru dan gerombolannya. Kalau mau diselidiki lebih jauh, Sidomuncul ataupun pihak-pihak yang punya nalar sehat seharusnya mudah menjawab pertanyaan ini: Berapa kekuatan nyinyiran orang-orang yang itu-itu juga di media social dibanding dengan kekuatan orang-orang warasnya di dunia nyata??

Kekuatan, atau konkritnya jumlah, orang yang punya mulut bau seperti Jonru tak banyak sebenarnya. Tiap hari orang-orang yang sama update status atau bikin cuitan yang isinya memang selalu menyerang, menjatuhkan, atau mbacot pihak-pihak lain, padahal jumlah mereka bisa dihitung dengan jari.

Tetapi, coba lihatlah! Status atau cuitan nyinyir itu dibesar-besarkan oleh media, dijadikan viral, dan akhirnya tampak seperti mewakili kebenaran universal, tampak seperti mewakili semua orang! Media, termasuk televisi, tanpa nalar sehat, menyerobot begitu saja, mencomot begitu rupa dan memberitakan apa yang dianggap sebagai viral di media social.

Orang-orang yang otaknya waras dipaksa gila untuk menerima apa yang di-bacot-kan orang-orang yang itu-itu juga, macam mulut comberan jonru dan hamba-hambanya yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari balita.

PT Sidomuncul akhirnya menjadi tidak waras karena ia lebih memilih mendengarkan apa yang dinyinyirkan segelintir orang di media social, ketimbang berpikir waras bahwa konsumen di dunia nyata, di berbagai pelosok, di desa-desa di dusun-dusun, yang tiap hari gak bakalan ngurusin mulut-mulut bau di media social, malah bisa jadi gak pernah mengenal twitter, jumlah mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan jumlah mulut-mulut comberan jonru!

Tetapi lihatlah!

Sidomuncul malah membuat klarifikasi, dan isi dari klarifikasi-nya itu absurd dan sangat tidak waras. Dikatakan bahwa komitmen Sidomuncul adalah kualitas produk, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik. Ya memang tidak ada relevansinya antara kualitas produk dan kegiatan politik. Lha kalau mau bergiat di politik, bikin aja Partai Politik Sidomuncul! Menghubungkan antara kualitas produk dengan persoalan politik merupakan logika yang aneh dan sesat. Sepertinya, itu direktur PT Sidomuncul perlu diajari logika dan tata bahasa yang baik dan benar!

Kalau mau mengakhiri dan tidak memperpanjang kontraknya dengan Ernest karena sebuah cuitan Ernest yang tak ada hubungannya dengan Sidomuncul. Harusnya Sidomuncul bilang seperti ini:  “Sebagai perusahaan publik selalu memiliki komitmen untuk fokus pada penjualan produk yang menjangkau dan diterima semua lapisan…” daripada kalimat ngawur yang berbunyi seperti ini: “Sebagai perusahaan publik selalu memiliki komitmen untuk fokus pada kualitas produk. O, jadi gara-gara cuitan Ernest yang hanya sekali itu produk jamu sidomuncul jadi turun atau dianggap akan turun kualitasnya gitu?

Yang lebih aneh dan semakin nggak waras, adalah isi cuitan selanjutnya:

“PT. Sidomuncul sepakat untuk mendukung demokrasi di media sosial agar tercipta pikiran-pikiran positif untuk hal yang lebih baik,”

Dengan mengatakan bahwa Sidomuncul mendukung demokrasi, itu sama artinya Sidomuncul menyerempet atau memasuki wilayah politik. Bisa dikatakan pula bahwa pernyataan ini merupakan siasat/politik dagang! Coba pikir, sebelumnya berkata bahwa Sidomuncul tidak terlibat dalam kegiatan politik pratis, tetapi beberapa saat kemudian pernyataannya justru menunjukkan keterlibatannya berupa politik dagang!

Di samping itu, kalau Sidomuncul benar-benar mendukung demokrasi, kenapa ia harus mengambil langkah tegas dengan mengakhiri dan tidak memperpanjang kontraknya dengan Ernest, sementara Ernest tengah menggunakan hak-nya, walau sekali, untuk menyatakan pendapat dan bersuara? Bukankah hak menyatakan pendapat dan bersuara merupakan salah satu bentuk demokrasi, syuuuu??

Kedua, pada akhirnya saya harus mengatakan bahwa ternyata PT Sidomuncul tak lebih dan tak kurang hanyalah suatu perusahaan yang hanya mengejar keuntungan semata tanpa memedulikan akal sehat dan kewarasan. Sidomuncul akhirnya seperti TransTV yang bereaksi gila dengan apa yang dicuitkan oleh stand-up comedian Uus.

Mending kalau cara bereaksinya seperti Sari roti. Sari roti yang dinyinyiran “jutaan umat Islam” ternyata tak bergeming dan konon sahamnya justru melesat sejak diboikot “jutaan orang yang akalnya sengkleh”.

@taufiqurrqhman al-aziz

WTP dari BPK Disebut Dapat Dipesan, Tamparan Keras untuk Sandiaga Uno


DUNIA HAWA - Persidangan pertama kasus korupsi berjamaah program e-KTP yang berlangsung hari ini memang menjadi perhatian publik beberapa hari belakangan ini. Hari ini kita telah mendengarkan dakwaan jaksa dan ada begitu banyak nama yang kita baca di media-media online.

Selain bocoran dari Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa ada banyak nama besar yang akan disebut dalam dakwaan jaksa, publik menunggu-nunggu karena kasus ini hingga saat ini belum menjerat pihak lain selain eksekutif. Akhirnya hari ini kita tahu bahwa lembaga DPR hingga BPK pun disebut terlibat dalam jeratan kasus korupsi ini.

Dalam tulisan ini saya ingin membahas lebih lanjut tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih banyak, karena saya ingin menggarisbawahi tentang hasil audit BPK yang mana dua predikat yang paling sering kita dengar adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Sudah banyak keraguan terhadap audit WTP dari BPK untuk berbagai pemerintahan daerah di Indonesia namun kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Sebut saja Provinsi Banten dengan gubernurnya yang jadi pesakitan KPK.

Namun sejauh ini desas desus akan keanehan ini hanyalah kabar burung saja, karena BPK dianggap adalah lembaga Dewa yang hasil auditnya tidak pernah salah. Namun, mungkin pandangan sepeti ini akan berubah hari ini setelah dakwaan jaksa di kasus e-KTP dibacakan di persidangan hari ini. Disebutkan bahwa auditor BPK pun menerima suap untuk memberikan WTP untuk Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dalam surat dakwaan jaksa yang dilansir detik.com tertulis: “Wulung selaku auditor pada BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil sejumlah Rp 80 juta. Setelah pemberian uang tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pada Ditjen Dukcapil tahun 2010.”

Ahok Lagi-lagi Benar


Masih ingat perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan BPK beberapa saat yang lalu? Dalam kasus Sumber Waras, BPK menyatakan bahwa Pemprov DKI mengakibatkan kerugian negara sebesar 191 miliar.

Ahok mengklaim bahwa audit BPK ngaco, karena ia bersikeras bahwa nilai NJOP yang digunakan oleh BPK tidak benar, dan faktanya Pemprov DKI membeli sebagian lahan RS Sumber Waras itu dengan prosedur yang benar dengan NJOP yang ditentukan oleh BPN di tahun 2014.

Masalah hasil audit Pemprov DKI yang kerap mendapatkan WDP pun bagi saya Ahok lagi-lagi benar. Karena banyaknya masalah aset yang tidak dapat dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mati sejak dulu, DKI pun harus menanggung WDP.

“Sekarang saya pengen tahu KPK mau nanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok,” kata Ahok di gedung KPK. Sumber.

“Kalau temuan BPK dijadikan standar, sampai saya enggak jadi gubernur, sampai seribu gubernur pun, (Jakarta) enggak akan pernah WTP,” ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jalan Sisingamaraja, Kamis (13/10/2016).

Tapi anehnya menurut saya, kenapa tidak dari dulu WDP nya? Kenapa hanya pada 3 tahun terakhir ini saja coba? Memangnya piutang-piutang tersebut baru ada di zamannya Ahok jadi gubernur saja? Lucu sekali bukan?

Kalau memang benar audit BPK ini bisa dipesan seperti yang disebut oleh jaksa, berarti sudahlah tidak usah kita bingung lagi. Bagi saya lagi-lagi omongan Ahok tentang audit BPK yang ngaco bisa saja benar. Jadi wajar saja Ahok yang anti korupsi mendapatkan hasil audir WDP? Jawab saja sendiri, bagi saya pribadi sih jawabannya bisa saja iya.

Sandiaga Nyinyir Mulu tentang WDP


“Sayang sekali, Jakarta selama 3 tahun laporan keuangannya belum wajar tanpa pengecualian,” kata Sandi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan H. R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2016).

“Saya berkomitmen bersama mas Anies (bakal calon Gubernur DKI Anies Baswedan), salah satu tolok ukur di 2017, kita hadirkan laporan keuangan yang betul-betul akuntabel dan WTP,” jelas dia. Sumber.

Herannya, calon wakil gubernur nomor urut 3 ini sejak beberapa bulan lalu nyiyir mulu kerjaannya tentang hasil audit BPK yang 3 tahun belakangan ini WDP untuk Pemprov DKI. Sampai beberapa hari lalu pun ia tetap konsisten mengatakan bahwa ia mengharapkan hasil audit tahun 2017 akan WTP.

Sandiaga ini kan katanya pengusaha super sukses? Dia ini pura-pura bego atau benar-benar bego ya? Masa pengusaha yang punya banyak koneksi tidak mengetahui tentang rumor bahwa hasil audit BPK bisa dipesan dengan uang?

Saya tidak percaya jika dia bilang tidak merasakan keanehan dalam audit BPK terhadap daerah-daerah yang kepala daerahnya terjerat korupsi tapi dapat WTP dari BPK. Kalau dia memang cerdas, dia pasti pakai logika sederhana dan akan berkesimpulan memang ada bau amis dalam hasil audit BPK.

Dengan dibacakannya dakwaan jaksa hari ini, memang bukan berarti terbukti di mata hukum bahwa audit BPK bisa dipesan. Tapi setidaknya ini membuktikan bahwa hasil penyelidikan KPK menyatakan bahwa memang ada aliran uang yang diterima auditor BPK untuk memberikan audit WTP.

Yang menyebut ini adalah jaksa dari KPK, dan saya yakin jaksa KPK tidak sembarangan menyebut tanpa ada penyelidikan yang baik. Itu minimal sudah membuktikan bahwa bau amis itu benar-benar nyata dan tidak terbantahkan.

Penutup


Ahok sekali lagi membuktikan perkataannya bahwa audit BPK (bisa) ngaco juga! Tolong sadarlah bahwa audit BPK bukanlah vonis dari Tuhan yang membuktikan bahwa suatu daerah itu birokrasinya pasti bebas korupsi!

Lalu, mulai hari ini Sandiaga masih mau nyinyir lagi enggak ya tentang WDP yang harus jadi WTP? Setelah seolah-olah ditampar oleh dakwaan jaksa hari ini, masih punya muka untuk nyinyirin Ahok tentang WDP lagi?

Ahok mungkin sekarang sedang tertawa saja, Uno oh Uno… makan tuh WTP!

Dari sebatang pohon yang ingin berdiri kokoh dan tegar di tengah badai dan topan...

@aryanto famili


Mari Ngeteh Mari Bicara, di Teras Istana Jokowi dan SBY Bersua


DUNIA HAWA - Mari ngeteh mari bicara, sengaja saya pinjam tagline iklan teh sariwangi celup karena ini cocok sekali dengan keadaan hari ini, Kamis 9 Maret 2017. Tercatat sebuah sejarah baru tentang konsolidasi antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) sudah terjalin kembali, memperkuat hubungan yang kemarin sempat dikatakan renggang semenjak Jokowi naik mejadi Presiden.

Entah siapa yang mengundang atau ingin diundang. Lupakan hal ini, tentu saja Jokowi yang mengundang SBY untuk bisa bertemu kembali merajut asa untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Meskipun santer terdengar kabar bahwa Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menghubungi Mensesneg Pratikno untuk mengatur pertemuan SBY dengan Jokowi, pokoknya SBY diusahakan ada waktu untuk bisa bertemu dengan Jokowi.

Saat kemarin SBY selalu memberi masukan kepada pemerintahan Jokowi hanya melalui cuitannya di Twitter, mungkin dengan bertemunya kedua orang besar ini (meskipun SBY jauh lebih besar, badannya) unek-unek SBY bisa langsung tersampaikan.

Bertemunya Presiden dan Mantan Presiden Indonesia ini kemungkinan akan membawa angin kesejukan yang akan menghembuskan kedamaian di muka bumi Indonesia ini. Semoga pertemuan ini mengejawantahkan kehidupan yang harmonis dan iklim yang berkesinambungan untuk pembangunan Indonesia.

SBY merasa perlu bertemu untuk membicarakan banyak hal terkait berbagai isu, terutama soal tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.

“Saya sebetulnya ingin melakukan klarifikasi secara baik dengan niat dan tujuan baik supaya tidak menyimpang, baik Pak Jokowi maupun saya, prasangka, praduga, perasaan enak atau tidak enak, atau saling curiga,” ucap SBY.

SBY kembali menyinggung soal dirinya yang dituduh menggerakkan dan mendanai aksi 4 November 2016, kemudian soal tuduhan dirinya terlibat upaya makar. Bahkan, tuduhan dia memerintah mengebom Istana.

“Oleh karena itu, bagus kalau saya bisa bertemu, sekali lagi blakblakan apa yang terjadi, apa yang beliau dengar supaya ada dialog, mana yang benar, mana yang tidak benar,” ucap SBY. (sumber)

Tabayyun SBY Kepada Jokowi


Tentu saja dari kutipan tersebut SBY perlu mengatakan dan berbicara secara blak-blakan mengenai banyak hal terkait berbagai isu yang telah berkembang jauh sebelumnya. Tabayyun istilahnya, Tabayyun secara bahasa memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya.

Senyum sumringah terpancar dari kedua wajah pemimpin kita, baik Jokowi maupun SBY, karena ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh warga negara Indonesia tentunya. Tak perduli siapapun yang bakalan nyinyir kembali dengan adanya pertemuan ini.

Bertemu Untuk Bahas apa? Pilkada DKI Jakarta?


Beberapa kolega dan jajaran Partai Demokrat mengatakan,

“Terlalu kecil kalau pertemuan itu hanya membahas soal Pilkada DKI,” 

Ya tentu saja, ada benarnya juga karena lebih memungkinkan SBY untuk membahas masalah kebangsaan yang lebih besar dengan Jokowi. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk bisa mengarah kesana. Kalaupun berasumsi bahwa pertemuan ini juga untuk menjajaki koalisi dengan pemerintahan, bisa saja. segala kemungkinan bisa terjadi, detik cepat berlalu dan roda akan terus berputar tentunya.

Saya harap juga pembahasan SBY dan Jokowi bisa menyentuh Pilkada DKI Jakarta, karena ini juga adalah masalah kebangsaan yang cukup besar berdampak pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak usah pikirkan akankah Partai Demokrat akan berkoalisi dengan partai pendukung Ahok tentunya, bukan itu esensinya. Ada yang lebih penting untuk bisa mengadakan urun rembug saling berkomunikasi antara keduanya mengenai kasus Ahok saat ini.

Menu Bincang Teras Istana dan Mengapa Tidak Ada Makan Siang


Saya kira di teras istana, SBY dan Jokowi berbincang ringan seringan kudapan di depannya, hanya teh dan lumpia goreng serta sambal kacang dan acar mentimun. Ditemani angin dinginnya suhu politik Indonesia yang sedikit bisa diredam panasnya. Meskipun lumpia tidak disentuh, sayang banget padahal saya suka lumpia, meski pernyataan  terakhir ini tidak ada hubungannya sama sekali.

Mengapa tidak makan siang? Kalau puasa Senin Kamis tidak mungkin, kan tadi sudah ngeteh bareng. Mungkin saking girangnya, SBY dan Jokowi lebih terbawa euforia suasana pertemuan yang sangat dinantikan ini, oleh SBY terutama. Jadi ingat perkataan Kaesang Pangarep putra Jokowi, bahwa ayahnya kalau makan siang paling cepat itu biasanya bisa jam 3-4 sore. Kasihan SBY kalau ikut-ikut jam makan siang presiden Jokowi.

Usulan Klub Presiden dan Wakil Presiden


Ini usulan yang baik loh, sangat-sangat baik, ini adalah pernyataan SBY yang harusnya ditandai dengan tagar nomention, #nomention. Bagaimana tidak, ini akan menjadi suatu klub eksklusif yang hanya segelintir orang saja yang bisa masuk, kalau klub Presiden dan Wakil Presiden bisa banyak, meski tidak sebanyak itu juga. Kalau hanya klub Presiden, ini malah akan mencatatkan sejarah baru, klub ini bisa menyatukan lagi SBY dengan Megawati, ini lebih besar sekali daripada menyatukan SBY dan Jokowi.

Old resentments bubble up, nobody seems to want advice from their elders, and they see one another mostly at funerals.

Apa arti dari kutipan diatas? 


Apabila suatu masalah di masa lalu mengemuka kembali, saran dari presiden sebelumnya tidak diindahkan oleh penggantinya dan mereka hanya bertemu hanya saat ada pemakaman penting. Inilah esensi klub presiden yang sesungguhnya, kita tahu sendiri, SBY masih memiliki sedikit permasalahan dengan Megawati, dan ada beberapa usulan dari SBY yang sekiranya hanya dianggap angin lalu oleh Jokowi dan masalah-masalah pembangunan yang berjalan ditempat pada era SBY dikebut larinya oleh Jokowi. Dan suatu saat yang akan mempertemukan mereka yang tidak pernah bertemu adalah pemakaman orang-orang penting di dekat mereka. Almarhum Bapak Taufik Kiemas.

Sekali lagi, semoga pertemuan ini akan berdampak positif di segala bidang terutama bidang politik dan keamanan Indonesia itu sendiri. Selamat untuk pak SBY dan pak Jokowi atas pertemuannya.

Ya seperti itulah ..

@asmoro