Surat untuk Fadli Zon

DUNIA HAWA

Pak fadli zon, wakil ketua DPR RI

Saya sangat memahami bahwa apa yang ada dipikiran anda akan selalu berseberangan dengan pemerintahan saat ini karena mungkin presiden anda juga Prabowo. Saya juga memahami bahwa sampai saat ini anda belum sanggup move on karena kekalahan presiden anda pada pilpres dua tahun yang lalu. Tapi saya juga memahami bahwa di dalam hati kecil anda, anda tahu apa yang dilakukan pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, sedang berada di jalur yang tepat untuk pembangunan bangsa ini ke arah yang lebih baik tapi karena gengsi dan lingkungan membuat anda malu mengakuinya. Jujurlah.

Apa yang dilakukan Presiden Jokowi sepertinya anda anggap hanya sebatas pencitraan. Pencitraan dan cara kerja itu beda pak. Kalau pencitraan itu biasanya tidak akan bertahan lama. Sementara jika dilihat dari dulu, cara kerja Presiden Jokowi memang seperti itu. Jujur dan tidak dibuat-buat. Dan sekalipun itu adalah pencitraan, menurut saya tetap tidak masalah selama hal yang diucapkan sejalan dengan apa yang dilakukan.

Beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mendatangi Kemenhub karena ada operasi tangkap tangan (OTT) terkait pungli. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, sebenarnya kedatangan Presiden adalah untuk melihat langsung sekaligus memperbaiki pelayanan publik di sana. Tidak bisa dipungkiri bahwa pungli seperti sudah mendarah daging bagi kebanyakan pejabat publik di negeri ini. Mereka seperti tidak pernah kenyang. Seharusnya rakyat tidak tertekan ketika berhadapan dengan pejabat pelayanan publik. Kedatangan Presiden setidaknya menunjukkan bahwa beliau serius memperbaiki pelayanan publik dan sekaligus sebagai simbol perlawanan terhadap pungli. Bukankah seorang Presiden sebagai pimpinan tertinggi memang seharusnya memastikan bahwa rakyat mendapatkan pelayanan yang baik? Dan hal itu pun anda katakan sebagai pencitraan karena kehadiran Presiden sama sekali tidak ada urgensinya.

Bagaimana bisa pungli yang sudah mendarah daging itu anda katakan tidak ada urgensinya? Saya yakin anda juga tahu kalau pungli-pungli masih banyak terjadi di pelayanan publik yang lain. Ini kan urusannya rakyat. Anda sendiri katanya wakil rakyat. Harusnya apa yang dilakukan Presiden ini anda dukung, terlepas sekalipun beliau bukan presiden anda. Janganlah anda langsung berpikiran negatif. Menurut saya hal tersebut bukan sama sekali ingin menutupi kasus yang lain. Presiden sendiri mengakui bahwa beliau mendapatkan banyak sekali laporan mengenai pelayanan publik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk banyaknya pungli. Saya yakin suara lantang Presiden Jokowi yang mengatakan “stop pungli!” akan mampu mendobrak hati pejabat-pejabat publik yang selama ini masih suka “bermain” untuk setidaknya berpikir beberapa kali untuk melakukan pungli.

Untuk pak fadli zon, tetaplah seperti itu karena seperti bahasa sebuah iklan, “ga ada lo ga rame”.

@alfian pandia

SBY Provokasi Lagi, 212 Terancam Rusuh Seperti 411

DUNIA HAWA - Menjelang demo 2 Desember, hari ini 28 November SBY kembali melakukan provokasi. Berbeda dengan sebelumnya yang menggelar keterangan pers, kali ini SBY hanya menuliskannya. Dari analisis Pakar Mantan, SBY tidak melakukan keterangan pers seperti sebelumnya untuk menghindari dari serangan bully terhadap dirinya. Hal ini sempat dicurhatkan oleh SBY dalam catatannya:

“Saya masih ingat ketika saya melakukan klarifikasi atas informasi yang sampai ke pusat kekuasaan bahwa seolah Partai Demokrat terlibat dan SBY dituduh membiayai aksi damai 4 November, saya diserang dan dihabisi tanpa ampun.”

Ya, mayoritas rakyat Indonesia membenci SBY karena keterangan persnya lebih banyak bermuatan provokasi, bukan klarifikasi.

Jadi sekarang masuk akal kenapa SBY tak berani menggelar konferensi pers lagi, sebab pasti akan dibully. Sebab apa yang disampaikan SBY juga sama-sama berisi provokasi menjelang 2 Desember. Untuk itu SBY memilih menuliskan catatan dengan harapan tak terlalu dibully, sementara pesan provokaatifnya bisa sampai pada massa militan SBY yang selama ini berada di bawah naungan majelis dzikir. Cerdas sekali, kalau tak mau disebut licik.

SBY kembali memprovokasi dengan menyatakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Jokowi dan JK dalam kasus Ahok akan diproses dan diselesaikan secepatnya, dinilai terlambat.

“Nampaknya sudah terlanjur terbangun mistrust (rasa tidak percaya) dari kalangan rakyat terhadap negara, pemimpin dan penegak hukum. Sudah ada trust deficit,” tulis SBY.

Kalimat provokatif ini merupakan tuduhan tidak mendasar yang kemudian dikemas dalam bentuk opini atau klaim. Liciknya, SBY juga terlihat sangat memahami para pendemo yang dikatakannya tidak surut dalam menuntut keadilan. Sementara kondisi sosial menurut klaim SBY sudah meningkat.

Dalam tulisan panjang kali lebarnya, SBY tidak sedikitpun punya niat menenangkan masyarakat yang sudah terpovokasi. SBY sama sekali tidak membahas bahwa Ahok sudah jadi tersangka dan meminta rakyat menahan diri atau mempercayakannya pada penegak hukum. Tidak ada.

Hanya sedikit saja disinggung bahwa kita diminta tidak melibatkan dunia internasional dan pelanggaran HAM terhadap Ahok. “biarlah para penegak hukum bekerja secara profesional, adil dan obyektif. Jangan ada pihak yang mengintervensi dan menekan-nekan,” tulis SBY. Pernyataan yang kontra dari sebelumnya karena mengklaim bahwa pendemo tidak surut, tapi kemudian meminta tidak ada intervensi. SBY ini mirip playboy cap kambing, menyatakan cinta pada Isyana tapi pada Jessica mengaku tidak bisa mencintai Isyana. Lihatlah, SBY beropini bahwa pihak pendemo tidak surut dan tetap mau berdemo, tapi di sisi lain mengharap tak ada intervensi. Coba bantu rakyat mengerti, sedikit saja. Sebenarnya SBY maunya apa?

Kalau SBY mau tak ada intervensi hukum, seharusnya opini yang disampaikan adalah mengharap pendemo tidak perlu turun pada 2 Desember nanti. Sebab Ahok sudah jadi tersangka, dan kalau masih ada demo berarti ada upaya intervensi. Bukan malah menggambarkan seolah-olah pendemo pantang mundur apapun yang terjadi. Apalagi mengompori bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan Presiden dan penegak hukum, ini jelas perilaku sapi-sapian.

Bagaimanapun, pernyataan SBY ini mungkin biasa saja bagi kita. Sebab sebelumnya lebih provokatif. Sebagai rakyat kita hanya bisa percaya kepada Polri dan TNI bahwa negara ini tidak akan krisis. Tapi bagi Polri dan TNI, catatan SBY ini harus disikapi serius.

Kita harus ingat sebelum 4 November lalu, sebenarnya tensi politik sudah menurun setelah Jokowi mendatangi Prabowo. Namun kemudian memanas lagi setelah SBY memberikan keterangan pers “Sampai lebaran kuda massa tak akan berhenti demo.” Sekarang setelah Ahok dijadikan tersangka, tensi politik juga sudah jauh berkurang. Banyak masyarakat sudah mulai sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh FPI.

Tapi sekarang SBY menuliskan catatan yang tak kalah provokatifnya menjelang 2 Desember. Artinya ada potensi kerusuhan kembali dan pengerahan massa yang dipelopori oleh FPI dan yang secingkrangan dengannya. Potensi itu harus diperhitungkan, jangan sampai lengah. Jika sebelumnya mereka menuntut Presiden Jokowi turun dan mau menduduki Istana serta gedung DPR, 2 Desember nanti ada kemungkinnan upaya-upaya seperti itu lagi.

Polri dan TNI tidak boleh terlalu percaya dengan orang-orang cingkrang. Mereka bilang damai, faktanya usil dan rusuh. Mereka bilang hanya menuntut proses hukum, faktanya mereka mau Jokowi lengser.

Begitulah kura-kura

@alifurrahman

Jelang Aksi 2 Desember, Densus 88 Tangkap Teroris Yang Akan Bom Gedung DPR

DUNIA HAWA - Densus 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris bernama Rio Priatna (RPW) di Majalengka, Rabu (23/11/2016). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan, teroris asal Majalengka tersebut berniat melancarkan aksi di tempat-tempat sentral pemerintah.

Lokasi yang dia incar antara lain Gedung DPR, Mabes Polri, dan Markas Komando Brimob Polri. "Pada waktunya, sasaran akan ditujukan ke Gedung DPR, Mako Brimob, Mabes Polri, kedutaan tertentu, stasiun TV, tempat ibadah, dan kafe," ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Rencananya serangan akan dilakukan akhir tahun 2016. Rikwanto mengatakan, RPW dan jaringannya sengaja menyasar tempat-tempat yang berpengaruh di Indonesia.

Tujuannya, jika tempat-tempat itu berhasil diledakkan, maka mereka mendapat sorotan. "Seperti bom Thamrin kemarin, mereka menyasar keramaian, mereka berani meledakkan, dan berani mati, itu gemanya mendunia. Jadi, ada efeknya," kata Rikwanto.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, para teroris sengaja mengincar simbol demokrasi. Rikwanto mengatakan, Gedung DPR merupakan simbol demokrasi.

Mabes Polri dan Mako Brimob mewakili tempat penegak hukum yang merupakan bagian dari demokrasi. "Karena kelompok radikal itu sangat antidemokrasi," kata Rikwanto.

RPW meracik sendiri bom itu di laboratorium kecil di rumahnya. Bahan-bahan kimia tersebut bisa didapatkan dengan mudah dengan harga yang terjangkau.

Saat Densus 88 menangkap RPW di rumahnya, berbagai bahan kimia turut disita. "Tinggal dikombinasikan dengan ditambah booster dan paku bisa menciptakan bom yang dahsyat," kata Rikwanto.

Pembuatan bahan peledak itu dilakukan berdasarkan pesanan dari anggota kelompoknya sendiri. RPW merupakan anggota kelompok teroris yang dipimpin oleh Bahrun Naim. Pemesan tersebar dari Pulau Jawa, Sumatera, hingga Nusa Tenggara.

"Dalam kegiatannya, dibantu beberapa rekannya yang masih dalam pencarian. Inisialnya sudah ada, tinggal pencarian," kata dia.

@dh©

KPK dan NU Sepakat Korupsi Sama dengan Menistakan Agama

DUNIA HAWA - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia atau Lakpesdam NU menerbitkan sebuah buku berjudul Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi. Buku ini hasil kerjasama Lakpesdam PBNU dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pembahasan bedah buku antara Lakpesdam NU dan Ketua KPK Agus Rahardjo, kepala Lakpesdam NU, Rumadi Ahmad mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama bersama komponen bangsa berkomitmen dalam hal pencegahan korupsi.

Menurut Rumadi, Nahdlatul Ulama sudah memutuskan dan menyerukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan musuh agama dan pada dasarnya seseorang yang melakukan korupsi adalah mereka yang juga menistakan agama.

"Intinya dalam buku ini Nahdlatul Ulama sudah menyerukan bahwa korupsi bukan saja musuh bangsa tapi musuh agama. Pada dasarnya dia sudah menistakan agama," kata Rumadi dalam diskusi bedah buku Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi di Gedung PWNU Banten, Jl. Raya Serang-Jakarta, Kota Serang, Banten, Sabtu (26/11/2016).

Menurut Rumadi, seorang muslim semestinya harus tersinggung saat melihat muslim lainnya korupsi karena ia juga sudah menistakan agama.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Raharjo sepakat bahwa korupsi adalah bagian dari penistaan agama. Menurutnya, banyak ayat-ayat al Quran dan Hadis Nabi yang memberikan contoh bahwa korupsi betul-betul menzalimi masyarakat dan menyengsarakan.

"Korupsi tak hanya menzalimi masyarakat tapi juga menzalimi dan penistaan agama. Banyak ajaran berupa ayat atau hadis yang mengajarkan tentang larangan korupsi," ujar ketua KPK Agus Raharjo. 

Dalam kesempatan tersebut, Agus Raharjo juga mengajak masyarakat untuk turun tangan langsung dalam hal pencegahan korupsi. KPK menurut Agus, terus berupaya dalam hal pemberantasan korupsi dan menaikkan indeks korupsi negara Indonesia. Walaupun masih di bawah negara seperti Singapura dan Malaysia, menurut Agus, indeks korupsi di Indonesia setiap tahun menunjukkan perbaikan.

"Yang terpenting adalah gerakan masyarakat dalam pencegahan. Untuk penindakan itu urusan aparat penegak hukum. Kita berupaya melakukan pemberantasan tapi perlu dukungan dari masyarakat," kata Agus. 

@dh©

Republik Ini Bukan Cuma Milik FPI

DUNIA HAWA - Kabar tentang dugaan tentang adanya rencana menggoyang pemerintahan Joko Widodo juga menggema di daerah. Di Kabupaten Banyumas, bermunculan berbagai spanduk beruliskan dukungan untuk presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.

Di Purwokerto pun muncul spanduk dukungan untuk Jokowi. Spanduk-spanduk itu terpasang di sejumlah lokasi strategis. Sebagian besar spanduk bertuliskan dukungan untuk Jokowi dengan hastag #pasangbadanutkjokowi.

Dari pantauan Radar Banyumas (Jawa Pos Group), spanduk-spanduk ituterpasang di beberapa titik seperti Simpang Kebondalem, Pertigaan GOR Satria, hingga di Perempatan Kaliputih. Tulisan yang tertera pada spanduk tersebut antara lain Banteng Banyumas Siap Pasang Badan untuk Jokowi dan Republik Ini Milik Semua Golongan bukan Cuma Milik FPI. Semuanya mengusung tanda pagar atau tagar #pasangbadanutkjokowi.

Selain itu juga ada tulisan Ahok Sudah Tersangka Untuk Apa ke Jakarta dari Laskar Cinta Damai Banyumas. Ada pula spanduk bertuliskan desakan agar Ahmad Dhani diproses hukum karena menghina Presiden Jokowi.

Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui pemasangnya.  Salah satu warga, Wahyu Indra Kusuma mengatakan spanduk-spanduk itu sudah ada sejak minggu lalu. Namun, dia mengaku tidak mengetahui pihak yang memasangnya.

“Saya lihat di Simpang Kaliputih, kalau tidak salah sejak Jumat lalu (18/11). Tapi ternyata tidak hanya di situ saja. Ada beberapa spanduk serupa di titik-titik lain,” katanya.

Meski demikian, katanya, keberadaan spanduk-spanduk iyu juga tak dipersoalkan warga. Hanya saja dia juga mengatakan, keberadaan spanduk-spanduk itu memang membuat warga bertanya-tanya.

“Tapi bagi yang tidak tahu kan jadi bertanya-tanya sebenarnya ada apa, karena yang lagi ramai kan malah kasus Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, ted),” ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC PDIP Banyumas Jarot C Setyoko mengatakan, tidak ada instruksi mengenai pemasangan spanduk tersebut. Pihaknya juga tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk-spanduk itu.

“Secara organisasi tidak ada instruksi dari pusat, sehingga kami juga tidak tahu. Menurut saya sangat wajar kalau spanduk itu muncul, karena basis dukungan massa di Banyumas untuk Jokowi sangat besar,” katanya.

Dia menjelaskan, saat ini di Banyumas memang banyak kelompok-kelompok nasionalis atau relawan pendukung Jokowi. Oleh karena itu, katanya, keberadaan spanduk-spanduk itu merupakan hal wajar.

“Secara historis, Banyumas menjadi kabupaten penyumbang suara terbesar nomor dua di Indonesia untuk Jokowi, khususnya pada tahun 2014 lalu,” jelasnya.

@dh©

FPI Ngotot Sholat Jumat di Jalan Raya, Begini Jawaban Telak Kapolda Metro Jaya

DUNIA HAWA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan meminta masyarakat tidak melakukan sholat Jumat berjamaah di sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin pada 2 Desember 2016 mendatang.

Ia menjelaskan, jika massa menggelar sholat Jumat di jalan, maka akan mengganggu ketertiban lalu lintas. Sebab, di ruas jalan tersebut banyak masyarakat lainnya yang beraktivitas.

"Sholat Jumat ada tempatnya, jelas para tokoh-tokoh Islam menyampaikan sholat Jumat itu tempatnya di masjid. Enggak pernah ada sejarahnya sholat Jumat di jalan raya. Jalan itu kan dipakai untuk kepentingan umum, ada yang mau bekerja, mau sekolah, mau ke rumah sakit, mau beraktivitas," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/11/2016) malam.

Iriawan berharap masyarakat memahami hal tersebut. Menurut dia, para tokoh agama juga telah menyarankan agar melakukan sholat Jumat di masjid.

"Ya mereka harus mengertilah, kan semua sudah menyampaikan, siapa lagi yang mau didengar? MUI sudah menyampaikan, NU sudah menyampaikan, Muhammadiyah sudah menyampaikan, ormas Islam sudah menyampaikan, ya sudah lah," ucapnya.

Iriawan meyampaikan, polisi telah menyiapkan langkah antisipasi jika massa tetap bersih keras menggelar sholat Jumat di jalan raya. Salah satu caranya adalah menggiring massa ke masjid-masjid terdekat.

"Kami akan melakukan penyekatan untuk kita arahkan ke masjid," kata Iriawan.

Adapun aksi pada 2 Desember 2016 mendatang adalah aksi lanjutan yang akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) bersama organisasi masyarakat lain.

Aksi tersebut rencananya digelar di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin. Sebelum melakukan aksi, pedemo akan menggelar shalat Jumat dengan posisi imam dan khatib di Bundaran Hotel Indonesia.

Tujuan aksi ini adalah meminta kepolisian menahan tersangka kasus dugaan penistaan agama, Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

@kompas

Terkait Pembubaran FPI, Ini Jawaban Tegas Kapolri Tito Karnavian

DUNIA HAWA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) tidak bisa dilakukan begitu saja. Menurutnya, perlu alasan kuat termasuk legitimasi hukum atau legitimasi publik untuk membubarkan ormas yang dirasa meresahkan.

Kapolri Minta Dukungan Masyarakat Indonesia untuk Bubarkan Ormas Garis Keras

DUNIA HAWA - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kunci pembubaran organisasi masyarakat garis keras ada dua, yaitu adanya legitimasi hukum dan legitimasi publik.

"Perlu ada dua langkah, satu ada legitimasi hukum dan legitimasi publik. Apakah ada aturan-aturan yang memang perlu ormas ini dibubarkan," kata Tito menjawab pertanyaan peserta Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (25/11) 

Dalam membubarkan suatu ormas garis keras, menurut Tito, ormas tersebut harus melanggar hukum. Setelah itu, masyarakat juga harus mendukung apapun sanksi yang diberikan kepada ormas, dari sanksi ringan hingga pembubaran.

"Ini dilematis, kita ingin tegas, tapi tolong dukungan dari masyarakat. Kita cari fakta-fakta apakah ormas ini melakukan pelanggaran hukum atau tidak, dan perlu dukungan kuat dari publik," kata Tito.

Tito bercerita, dalam kasus orasi Ahmad Dhani saat demo 4 November lalu, polisi memanggil beberapa saksi termasuk dari pihak Front Pembela Islam. Tapi, kata Tito, polisi mendapatkan sorotan negatif dari pemanggilan itu.

"Kemarin kasusnya Ahmad Dhani, kita undang beberapa FPI untuk bersaksi, tapi tidak datang. Tersebar di medsos katanya ini kriminalisasi umat Islam. Padahal ini baru saksi kan," pungkasnya. 

@detik-cnn

Terjepit Karena Fitnah, Akhirnya SBY Ungkap Skenario Penjatuhan Jokowi

 DUNIA HAWA - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti aksi sebagian umat muslim yang menuntut keadilan atas kasus Basuki Tjahaja Purnama. SBY juga melihat masalah itu kini malah mengarah ke Presiden Jokowi.

"Saya mengikuti berbagai spekulasi yang menurut saya menyeramkan. Apa itu? Muncul sejumlah skenario tentang penjatuhan Presiden Jokowi," kata SBY dalam keterangan yang, Senin, 28 November 2016.

SBY mengemukakan bahwa pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang rencana makar menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Dia pun mengungkapkan informasi yang ia dengar tentang skenario pendongkelan Jokowi.

"Di samping ada pihak di luar kekuasaan yang berniat lakukan makar, menurut rumor yang beredar, katanya juga ada agenda lain dari kalangan kekuasaan sendiri," kata SBY.

Menurut SBY, skenario yang kedua itu digambarkan sebagai akibat dari adanya power struggle (perebutan kekuasaan) di antara mereka. Namun, ia mengaku kurang percaya.

Pertama, kata SBY, saat ini tak ada alasan yang kuat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Kedua, dia mempertanyakan apakah sebegitu nekat gerakan rakyat yang tidak puas itu sehingga harus menjatuhkan Presiden dengan cara makar?

Dan ketiga, jika ada pihak di lingkar kekuasaan yang sangat berambisi dan tidak sabar lagi untuk mendapatkan kekuasaan, SBY juga bertanya apakah mereka kini sudah gelap mata sehingga hendak menjatuhkan Presiden, pemimpin yang mengangkat mereka menjadi pembantu-pembantunya.

"Memang sekarang ini namanya fitnah, intrik, adu domba dan pembunuhan karakter luar biasa gencarnya. Termasuk ganasnya ‘kekuatan media sosial’ yang bekerja bak mesin penghancur," kata SBY.

Akibat media sosial itu, lanjut SBY, banyak orang menjadi korban, termasuk dirinya. Dia juga mengungkapkan banyaknya bisikan maut, bahkan termasuk spanduk, yang mengadunya dengan Jokowi.

"Sebagai veteran pejuang politik saya punya intuisi, pengalaman, pengetahuan dan logika bahwa banyak fitnah yang memanas-manasi Presiden agar percaya bahwa SBY hendak menjatuhkan Presiden, tidak selalu berasal dari pihak Pak Jokowi. Luar biasa bukan?" kata SBY

@dh©