Thursday, July 14, 2016

Sudah Damai, Guru yang Cubit Murid Tetap Dituntut 6 Bulan Penjara


Dunia Hawa - Meski sudah menandatangani surat perdamaian, Muhamad Samhudi, 46, guru yang dilaporkan ke kepolisian lantaran mencubit siswanya tidak akan lepas dari tuntutan Jaksa. 

Namun, adanya surat perdamaian antara Samhudi dengan orangtua SS, 15, siswa yang menjadi korban pencubitan itu tetap menjadi pertimbangan jaksa dalam menentukan tuntutan.

Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, M Sunarto mengatakan meskipun antara kedua belah pihak telah menandatangani surat perdamaian, pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang rencananya akan dilakukan pada Kamis (14/07) di Pengadilan Negeri Sidoarjo tetap akan dilaksanakan. “Tetap besok akan ada tuntutan. Dengan adanya surat perdamaian juga menjadi pertimbangan,” ujarnya, Rabu (13/07).

Kajari menjelaskan bahwa kasus yang dugaan kekerasan yang dilakukan Samhudi terhadap siswanya tersebut tetap harus diproses. “Ini bukan delik aduan. Jadi tetap kita proses, dan besok tetap kita lakukan penuntutan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Selasa (12/07) lalu Wakil Bupati Sidoarjo, H Nur Ahmad Syaifuddin didampingi Ketua PGRI Sidoarjo telah menyampaikan surat perdamaian yang dibuat antara Samhudi dan orangtua SS ke kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam surat perdamaian tersebut, orangtua SS menyatakan siap mencabut tuntutannya terkait kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya. Sesuai rencana, pada Kamis (14/07), akan digelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Akhirnya Jaksa menuntut terdakwa Samhudi selaku guru pencubit siswa di SMP Raden Rahmad Sidoarjo dengan hukuman enam bulan penjara pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur.

"Terdakwa kami tuntut dengan pasal 80 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan tuntutan 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp500 ribu subsider 2 bulan penjara," kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo Andrianis, saat membacakan tuntutan Kamis (14/07/2016).

Dalam tuntutannya disebutkan, jika dalam kasus ini yang memberatkan adalah kasus penganiayaan terhadap anak, tetapi ada juga yang meringankan karena sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan orang tua korban serta terdakwa belum pernah menjalani sidang dan dihukum.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Priyo Utomo mengatakan pihaknya sangat menghargai tuntutan jaksa penuntut umum dan itu sah-sah saja karena menjadi hak jaksa. "Dengan harapan bahwa terdakwa nanti bebas tuntutan karena kasusnya sangat ringan sekali," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, terdakwa Samhudi tidak banyak berbicara saat dikonfirmasi menanggapi tuntutan ini. "Semua keterangan saya percayakan pada lawyer saya," ucapnya.

Sidang yang diketuai oleh Hakim Ketua Rini Sesulih ini akan dilanjutkan pada Kamis (21/07) pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa.

Sebelumnya, kasus dugaan penganiayaan terhadap SS, siswa SMP Raden Rahmad, Balong Bendo yang dilakukan gurunya, Samhudi. Akibat penganiayaan berupa pencubitan membuat orang tua siswa melaporkan kejadian ini ke Polsek Balongbendo dan bergulir ke Pengadilan Negeri Sidoarjo.(DH).

Sekwan DPRD DKI Bongkar Semua 'Dosa' Kongkalikong M.Taufik


Dunia Hawa - Salah satu perdebatan alot antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP), yakni pasal mengenai tambahan kontribusi 15 persen bagi perusahaan pengembang pulau reklamasi.

Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Mohamad Taufik, terus menentang adanya tambahan kontribusi yang merupakan usulan dari eksekutif tersebut.

Balegda menilai, tambahan kontribusi sebesar 15 persen akan memberatkan perusahaan pengembang.

Hal itu dikatakan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/7/2016) malam.

Yuliadi menjadi saksi untuk terdakwa Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan asistennya Trinanda Prihantoro.

Menurut Yuliadi, ada tiga anggota Balegda yang paling antusias membela para pengembang.

"Pak Ketua Mohamad Taufik, Mohamad Sanusi dan Bestari Barus," ujar Yuliadi kepada Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor.
Menurut Yuliadi, pimpinan dan anggota Balegda tersebut menilai tambahan kontribusi yang merata kepada semua pengembang dalam Perda, akan merugikan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat izin prinsip dan izin pelaksanaan reklamasi.

Selain itu, dipersidangan terungkap juga Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Mohamad Taufik pernah mengundang Nono Sampono sebagai ahli untuk memberikan keterangan dalam pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi dan Kepala Sub Bagian Raperda Sekwan DPRD DKI Dameria hutagalung, saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Yuliadi dan Dameria menjadi saksi untuk terdakwa Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan asistennya Trinanda Prihantoro.

"Dia (Nono) diundang sebagai pakar saja untuk menambah informasi bagi Balegda. Yang mengusulkan Pak Taufik,"ujar Yuliadi, di Pengadilan Tipikor, Rabu malam.

Menurut Yuliadi, saat itu tidak diketahui bahwa Nono Sampono adalah Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak usaha Agung Sedayu Group.

PT Kapuk Naga Indah merupakan salah satu pemegang izin prinsip dan izin pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. PT Kapuk Naga Indah mendapat hak reklamasi lima pulau dari Pemprov DKI di pesisir pantai utara Jakarta.

Nono Sampono yang juga merupakan anggota DPD RI Provinsi Maluku periode 2014-2019.

Miris juga....! Karena sebelumnya dibeberapa kesempatan M. Taufik menuding Gubernur Ahok sebagai preman dalam reklamasi. Hahaha... maling teriak maling itu namanya.

Pemerintah Tak Respon, Demokrat Galang Donasi Tragedi 'Brexit'


Dunia Hawa -  Mudik Lebaran 2016 menyisakan duka nestapa. Sebanyak 17 pemudik dilaporkan meninggal dunia selama arus mudik Lebaran sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2016 di wilayah Kabubaten Brebes, Jawa Tengah, yang dikenal dengan BREXIT (Brebes Exit).

Jumlah tersebut diperoleh dari data resmi Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes yang dibenarkan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho.

Tergerak untuk membantu dan menyantuni keluarga korban Tragedi Brexit, Partai Demokrat berinisiatif menggalang donasi.

Penggalangan Donasi untuk korban Brexit ini dishare via jejaring sosial dengan hestek :

#DemokratPeduliTragediBrebes.

"Dear Kader @PDemokrat #DemokratPeduliTragediBrebes
Ayo bantu saudara kita 
Sila dikirim
Bank Mandiri A/N DPP Partai Demokrat 0700071171172"

Demikian disampaikan koordinator penggalangan donasi, Imelda Sari, melalui akun twitternya @isari68.

Donasi yang digagas sampai 13 juli sudah terkumpul lebih dari 300 Juta Rupiah. 

Namun, yang mengejutkan pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto bahwa tidak ada pemudik tewas di jalur Brexit. Brigjen Pol Agus Rainto mengaku telah memastikan informasi tersebut kepada posko penjagaan di wilayah Brebes.

 "Kejadian itu sebenarnya tidak ada. Data yang kami dapat untuk korban meninggal di jalan tol, sampai saat ini belum kami temukan," ujar Agus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Menurut Agus, data 17 korban tewas tersebut merupakan akumulasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di luar jalan tol Brebes Timur.

Ia mengatakan, ada pemudik yang meninggal setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit setempat. Kemudian, ada juga yang meninggal karena kecelakaan motor yang dipastikan bukan terjadi di jalan tol Brebes.

Sehingga bila tidak ada korban dari Brexit, Donasi Domokrat untuk apa dan siapa? Namun andai setelah final ditelusuri ada korban seperti yang ramai diberitakan, mengapa Demokrat menggalang donasi? Untuk apa jadi partai politik? 
Jikapun tujuannya adalah meringankan beban korban meninggal, seharusnya tidak perlu donasi. Pakai saja uang partai atau minta ke SBY. 

Lalu untuk apa menggalang donasi?  Tanya saja pada rumput yang bergoyang.

Ingat kembali, tragedi tol Jagorawi. Kecelakaan maut di tengah suasana libur Idul Fitri terjadi di jalan tol Jagorawi. Enam orang tewas dan 10 orang luka-luka dalam peristiwa itu. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 mobil tersebut terjadi sekitar 10 menit sebelum iring-iringan mobil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasuki jalan tol Jagorawi melalui pintu tol Cibubur, Jakarta Timur.

Menurut juru bicara kepresidenan saat itu, Andi Alfian Mallarangeng, tidak ada satu pun kendaraan pengawal rombongan Presiden yang terlibat atau terkena tabrakan beruntun tersebut. Menurut Andi, kecelakaan terjadi 10 menit sebelum rombongan Presiden-dari kediaman pribadinya di Puri Cikeas Gunung Putri menuju Istana-lewat.

Andi juga membantah bila kejadian tersebut disebabkan oleh adanya penyetopan mendadak karena iring-iringan kendaraan Presiden hendak lewat. Andi menjelaskan, sesuai dengan protap sebelum rombongan pejabat negara akan lewat, maka petugas pengawal harus memberhentikan mobil-mobil lainnya 15 menit sebelum mobil pejabat itu lewat.

Andi mengatakan, Presiden menyatakan prihatin atas kejadian yang merenggut nyawa tersebut, serta meminta seluruh aparat untuk memberikan pengaturan yang lebih baik lagi, agar kejadian ini tidak terulang kembali.

Catat. Saat itu Presiden hanya menyatakan Prihatin, bukan minta maaf!! 

Dan selama 10 tahun kepemimpinan Demokrat, 7000 nyawa melayang selama mudik dan baru kali ini Demokrat terpanggil untuk melakukan aksi donasi.

Hebat....!!
Bagaimana menurut anda?

[dian ariyani/beritateratas]

PKS Wacanakan Bentuk Pansus Mudik 2016


Dunia Hawa - DPR terlihat suka banget memolitisir masalah. Demikian juga soal horor macet di pintu keluar Tol Brebes Timur saat puncak mudik lalu alias tragedi Brexit, DPR langsung bersiap membentuk Panitia Kerja (Panja) atau bahkan Panitia Khusus (Pansus). Padahal, pembentukan Panja atau Pansus belum tentu menyelesaikan masalah.

Rencana pembentukan Panja atau Pansus disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia. Politisi PKS ini beralasan, pembentukan Panja atau Pansus diperlukan oleh Dewan untuk mengin­vestigasi tragedi Brexit yang menimbulkan belasan korban jiwa. Melalui langkah politik itu, DPR menuntut kemente­rian dan lembaga terkait ber­tanggung jawab atas tragedi tersebut.

"Melalui Panja atau Pansus, kami bisa memanggil semua pihak terkait. Sikap fraksi kami sudah selesai, karena Ketua Fraksi PKS sudah menyata­kan persetujuannya atas pembentukan Panja atau Pansus," ujar Yudi saat dihubungi, ke­marin.

Selain menelusuri trage­di Brexit, sambung dia, mekanisme Panja atau Pansus juga bisa menjadi sarana evaluasi dan perbaikan. Sebab, sebelum kegiatan mudik berlangsung, pemerintah sudah memapar­kan visi yang cukup bagus terkait pelayanan mudik, dan zero accident dalam mengatasi kemacetan.

Pertanyaannya sekarang. Mudik puluhan tahun, mengapa harus ada pansus di era Jokowi? Apa ada agenda politik tertentu? Padahal anggota DPR tiap tahunnya masih diisi wajah - wajah lama untuk setiap periode. Menurut anda? Coba hubungkan dengan berita di bawah ini :

Ternyata 17 Korban Meninggal di Brebes Merupakan Kebohongan Media

Pemberitaan "Mudik Maut", Polri telusuri data pemudik tewas. Hasilnya adalah NOL

Polri masih menelusuri soal informasi adanya korban tewas saat arus mudik Lebaran lalu lantaran kemacetan parah di Tol Brebes Timur. Namun, informasi sementara yang diterima Polri, tidak ada pemudik yang meninggal dunia di tol tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengaku telah memastikan informasi tersebut kepada posko penjagaan di wilayah Brebes.

"Kejadian itu sebenarnya tidak ada. Data yang kami dapat untuk korban meninggal di jalan tol, sampai saat ini belum kami temukan," ujar Agus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Menurut Agus, data 17 korban tewas tersebut merupakan akumulasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di luar jalan tol Brebes Timur.

Ia mengatakan, ada pemudik yang meninggal setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit setempat. Kemudian, ada juga yang meninggal karena kecelakaan motor yang dipastikan bukan terjadi di jalan tol Brebes.

Meski begitu, ia memastikan bahwa pihaknya menelusuri kepastian informasi tersebut hingga ke keluarga korban. Langkah itu dilakukan atas instruksi Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

[dunia hawa]

Ulama Indonesia Lebih Baik Daripada Seorang Zakir Naik


Dunia Hawa - Diberitakan harian Malaysia THE MALAYSIA dan portal lokal OKEZONE, pendakwah asal India Zakir Naik dilarang memberikan ceramah karena mengancam kerukunan beragama di Malaysia.

Bangladesh 4 hari lalu menutup tv milik Zakir Naik karena dakwah provokatif nya dianggap sebagai salah satu penyebab serangan teroris di Dhaka.

Pemerintah India sendiri negara tempat Zakir Naik berasal sudah menutup TV milik Zakir Naik sejak tahun 2012 karena dianggap menebar sentimen "anti India".

Per kemarin, Kominfo India mengancam akan memberikan sanksi bagi stasiun televisi India yang masih menayangkan dakwah Zakir Naik.

Selain India, Bangladesh & Malaysia, negara-negara barat Kanada & Inggris sudah lebih dulu menerbitkan pelarangan Zakir Naik dakwah.

Indonesia punya banyak Ulama jauh lebih baik dari Zakir Naik. seperti Prof.KH. Quraish Shihab, Prof.KH. Said Aqil Siradj, dll. 

Indonesia tidak butuh Zakir Naik yang intoleran terhadap keberagaman & kerukunan lintas agama. SETUJU ?

Berikut berita larangan Dakwah Zakir Naik oleh pemerintah Malaysia yang dirilis oleh OKEZONE.com :

Susul Kanada dan Inggris, Malaysia Larang Dakwah Zakir Naik


Silviana Dharma - Okezone 
KUALA LUMPUR – Pendakwah asal India Zakir Naik dilarang berceramah di Universitas Teknikal Malaysia karena dianggap mengancam keberagaman di negara tersebut. Polisi setempat mencegah dia berkhotbah menyusul adanya keluhan dari kelompok non-Muslim di Negeri Menara Kembar Petronas.

“Dia tidak akan diizinkan berdakwah di sini demi kepentingan publik dan menjaga sensitivitas kelompok masyarakat non-Muslim di Malaysia,” kicau Inspektur Jenderal Tan Sir Khalid Abu Bakar melalui akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip dari Asian Correspondent, Selasa (12/4/2016).

Meskipun ada larangan dari pemerintah, pihak penyelenggara yang mengundang Naik sebagai pembicara menuturkan sebaliknya. Menurut penanggung jawab acara Abu Shariz Sarajun Hoda, warga Malaysia sangat menyambut sang dokter dan senang jika ia bisa membagikan ilmu agamanya di sini.

Zakir Naik selama ini memang terkenal sebagai tokoh agama yang kontroversial. Dia sering kali mengajak debat pemuka agama lain dengan gaya yang cenderung keras dan ekstremis. Ia juga pernah membawa materi khotbah yang dianggap mendukung ideologi kelompok teroris internasional Al Qaedah.

Selain Malaysia, sejauh ini pendakwah yang juga dokter medis itu telah dilarang berceramah di dua negara lain, yakni Kanada dan Inggris. Meskipun penulis buku tentang Islam dan perbandingan agama ini sering juga bicara soal kesamaan antara Hindu dan Islam atau Islam dan agama lain. Namun, dalam banyak kesempatan, ceramahnya lebih sering mengundang kemarahan.

[ustad abu janda al-boliwudi]

Jadi KAPOLRI Di Bawah Jokowi Harus Gila


"Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia.."

Dunia Hawa - Perkataan fenomenal Bung Karno ini seakan menjadi spirit Jokowi untuk mengubah tatanan "urut kacang" yang sudah lama menjadi kebiasaan di pejabat negara. Sistem senioritas sudah dilempar ke keranjang sampah. Saatnya sekarang mencari mereka yang berani.

Pelantikan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri, melengkapi tim the avengers Jokowi yang sudah diisi nama nama besar seperti Menteri Susi, Menlu Retno dan lain lain. Orang orang muda gila yang mengguncang tatanan yang selama ini menjadi budaya yang merugikan. 

Guncangan awal Kapolri adalah akan menerapkan pengawasan internal dengan ketat. Ia akan membuat peraturan bahwa seluruh perwira tinggi dan menengah wajib melaporkan harta kekayaan mereka, hal yang pernah dilakukannya saat menjabat Kapolda Metro Jaya. 

Hantaman langsung ke internal ini, jelas akan membuat banyak pejabat di Polri yang "mendadak kurus". Bukan rahasia lagi, para pejabat Polri banyak yang gendut gendut, mulai perutnya sampe rekeningnya, akibat sistem rusak yang sengaja dipelihara bertahun-tahun lamanya. 

Miliaran uang mengalir deras ke dalam melalui proses pendaftaran anggota, penyuapan dan pemerasan sipil sampai promosi jabatan. Korupsi adalah sahabat dekat polisi mulai dari yang pangkat cere sampe penggede. Korupsi seperti punya tongkat komando disana. Lihat saja harta Irjen Joko Susilo yang tertangkap KPK dalam kasus simulator SIM. Harta pribadinya yang disita senilai 232 miliar rupiah... Dahsyat, bukan?

Dan bukan tidak mungkin itu cuman puncak gunung es-nya saja. Lha, itu Labora meski pangkatnya rendahan, di rekeningnya ada duit 1,5 triliun rupiah. Itu uang apa kumpulan sempak basah ?

Citra polisi yang korup inilah yang menghancurkan wibawa Polri sebagai penjaga dan pelayan keamanan dalam negeri. 

Jadi wajar saja banyak masyarakat yang tidak menghargai institusi ini. Sakin tidak berwibawanya, bahkan suporter aja berani mengejar-ngejar dan menggebuki anggota polisi. Untung waktu penggusuran Ahok bawa TNI. Lha, kalau cuman polisi apa gak semburat dikejar preman yang sedang unjuk gigi?

Ini tugas yang sangat berat, Jenderal... Mengembalikan kembali citra Polri sebagaimana harusnya. Memberantas budaya bertahun-tahun bukan perkara mudah. Harus gila. Kalau gak gila, ya apa yang bisa berubah?

Tapi saya percaya Jenderal Tito bisa...

Jika Jokowi membawa spirit Soekarno, semoga pak Tito menggengam nafas Hoegeng. Tinggal mau gimana model mainnya. Mau "total footbal" seperti Ahok dan Susi, atau "tiki taka" seperti Jokowi? Semoga pak Tito menemukan irama permainannya sendiri..

Banyak banyak ngopi ya, pak Tito. Saya di belakang bapak. Soalnya saya takut kalo di depan. Yang dulu dulu, seram seram kumisnya.

Seruputtt.....

[denny siregar]